Prabowo Janjikan Anggaran Daerah Lebih Besar, APBN 2027 Mulai Tunjukkan Realisasinya

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen meningkatkan transfer anggaran ke daerah menuai kritik setelah sejumlah kepala daerah mengeluhkan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi. Namun, persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk kebijakan pemerintah yang telah berjalan dan arah penguatan fiskal daerah pada tahun mendatang.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada 22 Oktober 2026, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk meningkatkan aliran anggaran ke kabupaten dan provinsi. Komitmen tersebut disampaikan di tengah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang turut memengaruhi kemampuan keuangan sejumlah pemerintah daerah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi TKD 2026 yang semula sebesar Rp693 triliun meningkat menjadi sekitar Rp727,2 triliun, antara lain karena tambahan kebutuhan penanganan bencana di daerah. Hingga September 2026, realisasi penyalurannya mencapai Rp599,2 triliun atau sekitar 82,4 persen dari perkiraan alokasi terbaru. Pemerintah memastikan penyaluran terus berlanjut hingga akhir tahun untuk mendukung pelayanan publik dan kebutuhan daerah.

Komitmen penguatan fiskal daerah juga tercermin dalam APBN 2027 yang telah disahkan DPR RI pada 29 September 2026, dengan alokasi TKD sebesar Rp735 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan perkiraan alokasi TKD tahun 2026, meskipun masih lebih rendah daripada realisasi tahun 2025.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran melalui berbagai instrumen, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta Dana Insentif Fiskal. Instrumen tersebut ditujukan untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi desa, dan kebutuhan pembangunan masing-masing daerah.

Selain melalui transfer anggaran, pemerintah juga memperkuat perekonomian daerah dengan memperluas akses pembiayaan masyarakat. Melalui TPAKD yang telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah daerah mendorong akses layanan keuangan, termasuk pembiayaan bagi pelaku usaha dan masyarakat di tingkat lokal.

Sementara itu, arah kebijakan APBN 2027 juga menekankan peningkatan kualitas belanja daerah, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta pemerataan pembangunan. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran agar manfaatnya lebih langsung dirasakan Masyarakat.

Meski demikian, keluhan kepala daerah tetap menjadi perhatian penting, khususnya bagi wilayah yang masih bergantung pada transfer pusat. Karena itu, peningkatan anggaran perlu diikuti pemerataan alokasi, ketepatan penyaluran, dan perlindungan terhadap pelayanan dasar masyarakat.

Dengan demikian, pernyataan Presiden Prabowo mengenai peningkatan anggaran daerah perlu dinilai berdasarkan keseluruhan kebijakan fiskal, bukan hanya kondisi satu tahun anggaran. Kenaikan alokasi TKD dalam APBN 2027 menunjukkan adanya tindak lanjut kebijakan, sementara keberhasilannya tetap harus dibuktikan melalui realisasi penyaluran dan dampak nyata terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.