Penjelasan Lengkap Insentif SPPG Rp6 Juta per Hari dalam Program MBG

Isu mengenai insentif Rp6 juta per hari untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Angka tersebut kerap dipahami sebagai “uang dibagi cuma-cuma” kepada pengelola dapur, bahkan disebut sebagai bentuk pemborosan anggaran. Namun penjelasan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan bahwa persepsi tersebut tidak sepenuhnya tepat.

SPPG merupakan unit operasional yang menyiapkan, mengolah, dan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat program MBG, terutama anak sekolah. Untuk dapat beroperasi, setiap SPPG wajib memenuhi standar ketat terkait kelayakan dapur, peralatan masak industri, sistem penyimpanan bahan baku, rantai dingin, higienitas, hingga sistem distribusi. Investasi awal untuk memenuhi standar tersebut tidak kecil, sehingga pemerintah menetapkan skema insentif tetap sekitar Rp6 juta per hari sebagai bentuk dukungan terhadap kesiapan fasilitas dan keberlanjutan operasional.

BGN menjelaskan bahwa insentif tersebut bukan anggaran baru di luar struktur pembiayaan MBG, melainkan bagian dari skema yang dirancang untuk memastikan dapur tetap siap melayani sesuai standar, termasuk pada hari libur ketika proses persiapan, perawatan alat, dan manajemen logistik tetap berjalan. Skema ini berbasis ketersediaan layanan atau availability, bukan semata-mata jumlah porsi yang dihasilkan per hari. Tujuannya adalah menjamin kontinuitas pelayanan dan kualitas makanan, bukan sekadar mengejar kuantitas distribusi.

Dalam praktiknya, insentif tersebut tidak seluruhnya menjadi keuntungan pengelola. Dana tersebut digunakan untuk biaya tenaga kerja, listrik dan gas industri, perawatan alat, pengadaan bahan pendukung, sistem sanitasi, serta penguatan pengawasan mutu. Pemerintah juga menegaskan bahwa SPPG yang tidak memenuhi standar atau melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi hingga penghentian kerja sama.

Meski demikian, skema ini tetap memicu perdebatan publik. Sebagian pihak menilai besaran insentif perlu diawasi ketat agar tidak menimbulkan moral hazard atau inefisiensi anggaran. Di sisi lain, pemerintah berargumen bahwa tanpa jaminan biaya operasional yang stabil, dapur-dapur mitra akan kesulitan menjaga standar kualitas dan keamanan pangan dalam skala besar.

Perdebatan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan komunikasi publik yang jelas. Insentif SPPG pada dasarnya dirancang sebagai instrumen operasional agar program MBG berjalan konsisten dan memenuhi standar gizi serta keamanan pangan. Evaluasi berkala dan keterbukaan data pelaksanaan menjadi kunci agar kebijakan ini dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.