Transparansi Anggaran Koperasi Desa Merah Putih Perlu Berbasis Data

Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dilihat secara utuh sebagai program ekonomi desa yang memiliki dimensi infrastruktur, pembiayaan, modal kerja, logistik, dan tata kelola. Karena itu, angka biaya per unit tidak bisa langsung disimpulkan sebagai dana tunai yang seluruhnya diterima kontraktor bangunan. Dalam proyek berskala nasional, pembiayaan biasanya terdiri dari beberapa komponen, mulai dari pembangunan fisik, gudang, kelengkapan operasional, kendaraan, sistem, hingga modal kerja koperasi.

Dari sisi regulasi, program ini bukan berjalan tanpa dasar. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025. Setelah itu, Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditetapkan pada 22 Oktober 2025. Pemerintah juga menerbitkan PMK Nomor 15 Tahun 2026, yang ditetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 16 Maret 2026 dan diundangkan pada 1 April 2026, untuk mengatur tata cara penyaluran DAU, DBH, atau Dana Desa dalam percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi.

Dari sisi pembiayaan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada 23 Oktober 2025 menyampaikan bahwa pemerintah mempersiapkan plafon Rp3 miliar per koperasi. Menurut Ferry, sebagian plafon digunakan untuk pembangunan fisik dan sebagian lagi untuk modal kerja. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa angka pembiayaan tidak identik dengan nilai kontrak bangunan semata. Artinya, perbedaan angka di lapangan perlu dibaca berdasarkan dokumen resmi, ruang lingkup pekerjaan, termin pencairan, serta komponen belanja yang benar-benar masuk dalam kontrak.

Pengawasan tetap diperlukan, apalagi program ini menyasar puluhan ribu desa dan kelurahan. Namun, tuduhan kebocoran anggaran dalam jumlah besar harus dibuktikan melalui dokumen, audit, dan pemeriksaan faktual, bukan hanya dari perbandingan angka yang belum jelas sumber dan cakupannya. Jika ada kontraktor yang menerima nilai tertentu, perlu dilihat apakah angka itu mencakup seluruh pekerjaan, sebagian pekerjaan, subkontrak, termin awal, atau hanya paket fisik tertentu.

Kopdes Merah Putih pada dasarnya dirancang sebagai agregator ekonomi pedesaan. Melalui Simkopdes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dijelaskan sebagai bagian dari modernisasi tata kelola niaga desa, penyedia kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, akses kredit modal murah, serta sarana menampung dan mengelola hasil panen masyarakat. Dengan desain seperti ini, manfaatnya tidak berhenti pada pembangunan gerai, tetapi diarahkan untuk memperkuat distribusi, membuka akses pasar, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, dan mendorong ekonomi desa lebih produktif.

Karena itu, pendekatan yang paling sehat adalah mendorong transparansi, bukan menyebarkan kesimpulan prematur. Publik berhak mengawasi, pemerintah wajib membuka informasi, dan aparat pengawas perlu memastikan setiap rupiah tepat sasaran. Namun, program ekonomi desa yang memiliki dasar hukum dan tujuan produktif tidak semestinya langsung dipersepsikan sebagai kebocoran tanpa pembuktian yang memadai.