APBN 2027 Rp4.106 Triliun, Pemerintah Perkuat Pendidikan dan Perlindungan Sosial

DPR RI resmi mengesahkan APBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Jakarta pada Selasa, 29 September 2026. APBN tersebut menetapkan pendapatan negara Rp3.435,1 triliun dan belanja Rp4.106,26 triliun, sehingga defisit mencapai Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif sekaligus menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal.

Struktur penerimaan negara juga perlu dilihat secara utuh. Target penerimaan perpajakan sebesar Rp2.911,95 triliun terdiri atas penerimaan pajak Rp2.593,35 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp318,6 triliun. Di luar perpajakan, pemerintah menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp522,48 triliun. Ketua Banggar DPR Said Abdullah menjelaskan peningkatan penerimaan diarahkan melalui perbaikan tata kelola, penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan basis pajak yang tetap memperhatikan beban masyarakat.

Pada sisi belanja, pendidikan tetap menjadi salah satu alokasi terbesar dengan anggaran Rp824 triliun, disertai perlindungan sosial Rp539,7 triliun dan ketahanan pangan Rp195,3 triliun. Angka pendidikan tersebut jauh lebih besar dibandingkan pagu BGN sebesar Rp240,20 triliun. BGN sendiri melakukan efisiensi Rp30 triliun dari pagu indikatif sebelumnya dan menyiapkan sekitar Rp232,50 triliun untuk MBG yang ditargetkan menjangkau 72,46 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita pada 2027.

Pemerintah dan DPR juga menetapkan subsidi energi sebesar Rp261,5 triliun. Ketua Banggar Said Abdullah menyebut penyesuaian dari rancangan sebelumnya dilakukan bersamaan dengan pembenahan data penerima agar subsidi lebih tepat sasaran. Pada saat yang sama, persoalan keamanan pangan MBG menjadi bagian penting dari evaluasi. Sepanjang September, BGN menutup sementara 1.999 dapur yang belum mendaftarkan sertifikat higiene sanitasi dan menghentikan permanen empat SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar. Dengan demikian, tantangan APBN 2027 tidak hanya terletak pada besarnya anggaran, tetapi pada kemampuan pemerintah memastikan setiap rupiah menghasilkan layanan yang aman, terukur, dan tepat sasaran.