Pembangunan dan Lingkungan Tidak Harus Saling Meniadakan

Narasi yang menyebut pernyataan “jangan takut deforestasi” kerap dipahami secara serampangan, seolah negara membiarkan kerusakan lingkungan demi pembangunan. Padahal, pemaknaan seperti itu lahir dari penyederhanaan berlebihan dan pemotongan konteks. Dalam praktik kebijakan publik, pembangunan dan perlindungan lingkungan bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua agenda yang harus dikelola secara seimbang.

Ungkapan “jangan takut deforestasi” bukan ajakan untuk menutup mata terhadap kerusakan hutan. Pesan tersebut lebih tepat dibaca sebagai peringatan agar negara tidak terjebak pada fobia pembangunan yang membuat kebijakan mandek, investasi terhambat, dan kesejahteraan masyarakat tertunda. Pembangunan tetap dibutuhkan, terutama di negara berkembang, namun harus dijalankan dengan regulasi, pengawasan, dan koreksi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, ajakan “mari jaga lingkungan” bukan sekadar retorika empati di hadapan korban bencana. Pernyataan ini menegaskan bahwa pembangunan tanpa kendali akan berujung pada risiko sosial dan ekologis yang merugikan masyarakat luas. Menjaga lingkungan berarti memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi memiliki batas, standar, dan tanggung jawab yang jelas, baik oleh negara, pelaku usaha, maupun masyarakat.

Kesalahan umum dalam diskursus publik adalah mencampuradukkan pesan kebijakan jangka panjang dengan pesan kemanusiaan di lapangan. Di ruang kebijakan, pemimpin berbicara soal arah pembangunan, regulasi, dan strategi ekonomi. Di hadapan warga terdampak bencana, yang dibutuhkan adalah empati, jaminan pemulihan, dan rasa aman. Dua pendekatan ini berbeda konteks, tetapi saling melengkapi.

Pembangunan yang bertanggung jawab justru menuntut keberanian untuk bertindak sekaligus kesiapan untuk dievaluasi. Regulasi lingkungan, audit izin, rehabilitasi kawasan, dan penegakan hukum adalah bagian dari proses panjang yang tidak selalu terlihat dalam satu momen atau satu pidato. Menarik satu potongan kalimat lalu menyimpulkannya sebagai kontradiksi hanya akan menyesatkan publik.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan memilih antara pembangunan atau lingkungan, melainkan memastikan keduanya berjalan beriringan. Negara dituntut hadir untuk membangun kesejahteraan tanpa mengorbankan masa depan ekologis. Publik pun perlu bersikap kritis, tetapi adil, dengan membaca konteks secara utuh agar diskusi tidak terjebak pada polarisasi dan kecurigaan semata.