Dari Janji ke Aksi, Prabowo Perluas Program Kesejahteraan dan Pendidikan

Angka kemiskinan Indonesia turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, dibandingkan 8,47 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 5 Agustus 2026, jumlah penduduk miskin tercatat 22,93 juta orang, berkurang sekitar 920 ribu orang dalam setahun. Perkembangan ini menjadi salah satu indikator perbaikan kondisi sosial ekonomi nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Perbaikan juga terlihat pada sektor ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi. BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, sementara jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang. Perekonomian Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi tetap berkembang, meskipun pemerintah masih menghadapi tantangan menjaga daya beli, memperluas lapangan pekerjaan berkualitas, dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antardaerah.

Perluasan akses layanan dasar menjadi bagian penting dari kebijakan pemerintahan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Kamis, 29 Oktober 2026, memaparkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat, sedangkan layanan Cek Kesehatan Gratis mencapai 108 juta penerima layanan. Pemerintah juga melaporkan pembangunan 265 Sekolah Rakyat di 131 kabupaten/kota untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi sekitar 45 ribu anak yang menghadapi hambatan akses pendidikan.

Pada saat bersamaan, pembenahan tata kelola program menjadi perhatian pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyampaikan pada 29 Oktober 2026 bahwa lembaganya telah melakukan efisiensi anggaran senilai Rp44 triliun melalui sejumlah penyesuaian dan pengembalian dana. BGN juga mengubah mekanisme insentif dapur MBG menjadi Rp2.000 per porsi agar pembiayaan lebih sesuai dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran publik sekaligus memperbaiki kualitas penyelenggaraan program.

Berbagai perkembangan tersebut menunjukkan adanya hasil pembangunan yang dapat diukur, meskipun keberhasilan setiap kebijakan tetap memerlukan evaluasi berkelanjutan. Pemerintahan Presiden Prabowo memiliki landasan untuk melanjutkan agenda kesejahteraan melalui perluasan pelayanan sosial, penguatan ekonomi, serta perbaikan pengawasan program. Kritik dan aspirasi masyarakat tetap penting sebagai mekanisme kontrol agar pelaksanaan kebijakan semakin akuntabel dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.