Aksi Rakyat Bela Indonesia Kembali Direncanakan, Pemerintah Telah Bergerak Menjawab Tuntutan

Lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan berhasil dikuasai kembali negara melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Pemerintah juga mencatat penerimaan negara sebesar Rp13,24 triliun dalam kegiatan penyerahan hasil penertiban pada 6 Oktober 2026. Capaian tersebut menjadi bukti konkret bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah terhadap penguasaan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan hukum, sekaligus menjawab sebagian persoalan kedaulatan ekonomi yang menjadi perhatian publik.

Langkah tersebut relevan dengan sejumlah tuntutan Aksi Rakyat Bela Indonesia (ARBI) yang kembali direncanakan berlangsung pada Minggu, 15 November 2026, di Jakarta. Gerakan yang diinisiasi KH Bachtiar Nasir itu mengusung lima tuntutan, yakni persatuan nasional, perlawanan terhadap pihak yang dianggap mengkhianati negara, penolakan dominasi oligarki, penerapan Pasal 33 UUD 1945, serta penegakan hukum. Namun, sejumlah substansi tuntutan tersebut telah menjadi bagian dari agenda pemerintah, khususnya melalui penertiban kawasan hutan, penyelamatan kekayaan negara, dan pembenahan tata kelola sumber daya alam.

Pada 6 Oktober 2026, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menyelamatkan aset negara untuk kepentingan masyarakat. Melalui Satgas PKH, pemerintah tidak hanya menertibkan kawasan yang dikuasai secara tidak sah, tetapi juga memulihkan penerimaan negara. Langkah ini memperlihatkan bahwa persoalan penguasaan aset dan perlindungan kekayaan nasional telah ditindaklanjuti melalui instrumen hukum dan kebijakan, meskipun pengawasan terhadap pelaksanaannya masih diperlukan.

Di bidang ekonomi, pertumbuhan Indonesia mencapai 5,47 persen pada triwulan III-2026, meningkat dibandingkan 5,29 persen pada triwulan sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 5 November 2026 menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi turut menopang pertumbuhan tersebut. Kondisi ini memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi nasional, sekaligus menjadi dasar untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, tuntutan ARBI terkait persoalan jabatan Wakil Presiden tetap harus ditempatkan dalam mekanisme konstitusional. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Dengan demikian, penyelesaian persoalan tersebut memerlukan pembuktian serta keputusan lembaga yang berwenang, bukan semata-mata desakan politik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan pada 10 November 2026 juga menegaskan bahwa Presiden menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan pemerintah akan meneruskan aspirasi kepada lembaga terkait. Di tengah dinamika tersebut, langkah pemerintah yang telah berjalan perlu menjadi bagian dari penilaian publik terhadap tuntutan ARBI. Penyampaian aspirasi tetap dijamin, sementara perbedaan pandangan perlu dikelola melalui dialog, fakta, dan mekanisme hukum agar tidak berkembang menjadi disinformasi maupun upaya adu domba yang merugikan persatuan nasional.