Seleksi Pimpinan BUMN Berbasis Meritokrasi, Dorongan Prabowo untuk Profesionalisme dan SDM Unggul

Seleksi pimpinan BUMN dilakukan secara objektif dan profesional, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan mengedepankan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Pendekatan meritokrasi ini diyakini akan menciptakan budaya kerja berbasis kinerja dan memperkuat kepemimpinan strategis di perusahaan-perusahaan negara.

Dukungan terhadap pendekatan ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas BUMN, Danantara, dan BUMD, Anthony Leong, menyampaikan bahwa prinsip seleksi berbasis meritokrasi sangat sejalan dengan visi pembangunan SDM unggul dan tata kelola BUMN yang lebih baik. Menurutnya, keberhasilan institusi strategis negara sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang memimpinnya.

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, turut menegaskan bahwa peninjauan ulang terhadap asesmen direksi dan komisaris BUMN adalah bagian dari arahan utama Presiden. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap pimpinan BUMN memiliki jenjang karier yang jelas dan bebas dari intervensi non-profesional.

Pendekatan meritokratis ini dinilai mampu menciptakan kultur kerja berbasis kinerja dan hasil, bukan relasi pribadi atau koneksi politik. HIPMI juga menyatakan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah dan BPI Danantara dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan membangun budaya kerja yang profesional, inklusif, serta berkelanjutan.

Langkah ini dinilai sebagai bagian penting dari reformasi tata kelola BUMN dan institusi negara lainnya agar lebih kredibel dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Dengan melibatkan talenta terbaik bangsa, BUMN diyakini akan menjadi motor penggerak pembangunan yang kuat, transparan, dan terpercaya.