Istana Tegaskan Kenaikan PBB Bukan karena Fiskal Cekak, Bupati Jombang Pastikan Pajak Tak Naik

Istana Kepresidenan menegaskan bahwa kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah tidak disebabkan oleh berkurangnya transfer dana ke daerah. Pernyataan ini sekaligus membantah isu yang beredar bahwa kondisi fiskal pusat menjadi alasan utama kenaikan PBB. Pemerintah pusat memastikan tetap menjaga komitmen dalam mendukung keuangan daerah melalui mekanisme transfer yang proporsional.

Di sisi lain, Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengambil kebijakan untuk menaikkan tarif PBB-P2 selama masa kepemimpinannya. Menurutnya, penyesuaian yang terjadi sejak 2024 murni merupakan kelanjutan kebijakan dari kepala daerah sebelumnya. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak bermaksud memberatkan masyarakat, melainkan bagian dari penyesuaian administrasi pajak yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Warsubi juga menambahkan, Pemkab Jombang berkomitmen untuk menjaga kestabilan beban pajak masyarakat. Pemerintah daerah mengedepankan prinsip keadilan dan pemerataan, sehingga setiap penarikan pajak tetap memperhatikan kemampuan ekonomi warga. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal tanpa menambah beban fiskal yang berlebihan.

Kebijakan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal. Dengan tidak adanya kebijakan baru yang memberatkan, diharapkan tingkat kepatuhan pajak masyarakat tetap tinggi, sehingga pendapatan daerah dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat diharapkan mendapatkan manfaat langsung dari pengelolaan pajak yang transparan, adil, dan berpihak pada rakyat. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan fiskal.