Pembangunan Berbasis Rakyat & Ketahanan Nasional

Narasi yang menyebut “rezim nihil pembangunan” dan menuding program Koperasi Desa (Kopdes) serta pengadaan kendaraan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk pemborosan anggaran melalui skema utang, perlu ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang utuh dan berbasis data. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto justru mengedepankan pendekatan pembangunan yang terintegrasi antara penguatan ekonomi desa, hilirisasi industri, dan intervensi sosial berbasis kebutuhan dasar masyarakat. Fokus ini tidak semata pada proyek fisik berskala besar, tetapi juga pada pembangunan fondasi ekonomi rakyat yang berdampak jangka panjang.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dirancang sebagai instrumen penguatan ekonomi kerakyatan. Skema Kopdes bukanlah “sedot anggaran”, melainkan investasi sosial untuk memperkuat ekosistem produksi, distribusi, dan pembiayaan di tingkat desa. Dengan model kelembagaan koperasi, keuntungan usaha akan kembali ke anggota dan komunitas lokal. Dalam konteks pembangunan nasional, pendekatan ini selaras dengan prinsip pemerataan, pengurangan ketimpangan, dan penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal, bukan sekadar sentralisasi pertumbuhan di kota besar.

Tudingan bahwa program ini membebani negara melalui utang juga perlu diluruskan. Setiap program strategis nasional tunduk pada kerangka fiskal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mensyaratkan pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel, dan terukur. Rasio utang terhadap PDB Indonesia tetap berada dalam batas aman sesuai ketentuan perundang-undangan. Artinya, pembiayaan pembangunan dilakukan dalam koridor keberlanjutan fiskal, bukan ekspansi yang sembrono.

Terkait isu impor 105.000 mobil untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), penting dipahami bahwa logistik merupakan tulang punggung distribusi pangan nasional. MBG sebagai program intervensi gizi skala besar membutuhkan sistem distribusi yang efisien dan terstandar. Dalam praktik global, pengadaan kendaraan operasional dapat bersifat sementara atau sebagai bagian dari transfer teknologi dan industrial partnership. Narasi bahwa seluruhnya berbasis utang tanpa manfaat domestik mengabaikan kemungkinan adanya skema offset industri, perakitan lokal, atau peningkatan kapasitas manufaktur nasional.

Lebih jauh pembangunan tidak selalu identik dengan megaproyek infrastruktur semata. Investasi pada ketahanan pangan, penguatan koperasi, serta distribusi gizi anak sekolah adalah bentuk pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dampak jangka panjangnya adalah peningkatan produktivitas, pengurangan stunting, dan perbaikan kualitas generasi kerja masa depan. Dalam kerangka ekonomi makro, belanja sosial produktif justru berfungsi sebagai stimulus yang meningkatkan daya beli, memperluas perputaran ekonomi desa, dan mendorong pertumbuhan inklusif.