Pemerintah Prabowo dan Jalan Baru Menuju Pengentasan Kemiskinan yang Berkeadilan

Sejak Presiden Prabowo Subianto resmi menjabat pada Oktober 2024, arah kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia semakin ditegaskan dengan pendekatan yang menyeluruh, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat kecil. Pemerintah tak hanya melanjutkan program perlindungan sosial yang sudah ada, tetapi juga menghadirkan inovasi kebijakan yang langsung menyasar akar persoalan kemiskinan, yakni keterbatasan akses pada gizi, pendidikan dan permodalan rakyat kecil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menunjukkan bahwa per Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional menurun menjadi 8,47%, atau sekitar 23,85 juta jiwa, angka terendah dalam dua dekade terakhir. Bahkan, jumlah penduduk miskin ekstrem turun signifikan menjadi hanya 2,38 juta orang atau 0,85% dari total populasi.

Salah satu program unggulan yang telah berjalan sejak awal 2025 adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memberikan makanan sehat berupa nasi, lauk bernutrisi, buah, dan susu kepada siswa dari tingkat SD hingga SMA, serta ibu hamil, menyusui, dan lansia. Pemerintah menargetkan sekitar 40 juta penerima pada 2025, dan hingga 82 juta orang pada 2029. Program ini tak hanya bertujuan meningkatkan kesehatan generasi muda dan menurunkan angka stunting, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan petani lokal, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM pangan. Dampaknya, program MBG juga diproyeksikan menambah pertumbuhan ekonomi nasional hingga hampir 2%.

Program penting lainnya adalah Sekolah Rakyat, yang mulai digulirkan pada pertengahan 2025. Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pendidikan gratis berbasis komunitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Berbasis kurikulum praktis dan kontekstual, Sekolah Rakyat menekankan pada pendidikan karakter, keterampilan dasar, serta semangat gotong royong. Program ini diharapkan mampu menjadi jaring pengaman pendidikan dan menciptakan generasi yang lebih siap bersaing serta keluar dari lingkaran kemiskinan struktural.

Di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, Koperasi Merah Putih menjadi instrumen baru yang digagas untuk membangkitkan ekonomi desa dan masyarakat kelas bawah. Melalui skema koperasi yang modern dan transparan, masyarakat dapat mengakses pembiayaan, pelatihan, serta jaringan distribusi hasil produksi, baik di bidang pertanian, perikanan, industri rumah tangga, maupun jasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai bentuk ekonomi kerakyatan yang bertujuan membebaskan masyarakat dari jeratan tengkulak dan rentenir, serta meningkatkan daya tawar pelaku usaha mikro secara kolektif.

Langkah-langkah ini dikoordinasikan secara terpusat melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo pada akhir 2024. BP Taskin bertugas menyatukan arah kebijakan, memantau capaian, dan memastikan bahwa seluruh bantuan dan program tepat sasaran berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Dengan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat, yaitu gizi, pendidikan, dan modal usaha, pemerintahan Prabowo menunjukkan komitmen kuat untuk tidak sekadar menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin secara menyeluruh. Jika kebijakan ini konsisten dijalankan dan diawasi dengan transparan, maka cita-cita Indonesia tanpa kemiskinan ekstrem bukan lagi angan, tetapi target yang sangat mungkin tercapai dalam beberapa tahun ke depan.