Hoaks Adanya Razia Tolak Sensus Ekonomi 2026, BPS Tegaskan Pendataan Murni Untuk Statistik Nasional

Video yang beredar di media sosial yang mengaitkan adanya razia, penindakan, atau pengerahan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap pedagang pasar karena menolak mengikuti Sensus Ekonomi 2026 dipastikan tidak benar atau hoaks. Informasi tersebut merupakan narasi yang menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Faktanya, kegiatan yang terekam dalam video tersebut merupakan penertiban terhadap pedagang ikan yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Penertiban dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum, kelancaran arus lalu lintas, serta kebersihan lingkungan pasar. Kegiatan tersebut tidak memiliki hubungan apa pun dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 maupun proses pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Badan Pusat Statistik menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan statistik resmi yang dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Pendataan ini tidak berkaitan dengan penegakan hukum, penarikan pajak, maupun tindakan administratif terhadap pelaku usaha. Seluruh proses sensus dilakukan semata-mata untuk memperoleh data yang akurat mengenai kondisi perekonomian Indonesia.

Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret secara menyeluruh aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar di berbagai sektor. Melalui sensus ini, pemerintah memperoleh gambaran mengenai jumlah pelaku usaha, karakteristik usaha, persebaran kegiatan ekonomi, tenaga kerja, serta perkembangan struktur ekonomi nasional yang menjadi dasar penyusunan statistik ekonomi.

Data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis sebagai landasan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi. Informasi tersebut digunakan untuk merancang program pemberdayaan usaha, meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing daerah, hingga menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, keputusan pemerintah dapat didasarkan pada data yang valid dan terpercaya.

Selain mendukung penyusunan kebijakan nasional, hasil Sensus Ekonomi juga menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Data statistik yang komprehensif memungkinkan evaluasi terhadap perkembangan sektor usaha, identifikasi potensi ekonomi daerah, serta perencanaan pembangunan yang lebih efektif dalam jangka menengah maupun panjang.

BPS juga menjamin bahwa seluruh data yang diberikan oleh responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan disajikan dalam bentuk agregat sehingga tidak mengungkap identitas individu maupun pelaku usaha. Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa data yang diberikan akan digunakan untuk kepentingan perpajakan, penegakan hukum, atau tujuan lain di luar statistik.

Masyarakat diharapkan tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Apabila menemukan konten yang mengaitkan Sensus Ekonomi 2026 dengan razia, penindakan, maupun ancaman hukum, masyarakat sebaiknya melakukan verifikasi melalui kanal resmi Badan Pusat Statistik atau instansi pemerintah terkait. Partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026 menjadi bagian penting dalam menyediakan data berkualitas demi mendukung perencanaan pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia di masa depan.