Pemkab Kudus Perkuat Evaluasi MBG, Pengawasan dan Data Kesehatan Jadi Fokus

Pemerintah Kabupaten Kudus terus memperkuat evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pengawasan kualitas layanan, pemantauan kesehatan penerima manfaat, serta koordinasi dengan sekolah dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut menunjukkan bahwa berbagai masukan mengenai pelaksanaan MBG tidak dibiarkan berhenti sebagai polemik, tetapi diterjemahkan menjadi mekanisme perbaikan di tingkat daerah.

Pada 2 September 2026, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton menggelar dialog program MBG di Pendapa Kabupaten Kudus. Sam’ani menyampaikan bahwa saat itu sudah terdapat 124 SPPG yang beroperasi, sedangkan enam lainnya masih dalam tahap persiapan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada jumlah dapur yang beroperasi, tetapi juga pada dampak program terhadap kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat.

Forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk mengidentifikasi kekurangan yang masih harus dibenahi. Bellinda meminta sekolah tidak memaksakan siswa mengonsumsi makanan yang dinilai tidak layak atau tidak sesuai standar. Makanan tersebut diminta dikembalikan kepada SPPG agar menjadi bahan evaluasi. Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan serta mengusulkan standardisasi menu kepada Badan Gizi Nasional. Langkah itu penting karena evaluasi yang efektif membutuhkan umpan balik langsung dari sekolah dan penerima manfaat.

Pengawasan kemudian diperkuat melalui pendekatan berbasis data. Pada 7 September 2026, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Abdul Hakam menyatakan Dinkes akan mendata dampak MBG terhadap kesehatan siswa, terutama perubahan berat dan tinggi badan. Pendataan dilakukan dengan berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan untuk memperoleh data dasar sehingga dampak program dapat diukur secara lebih objektif.

Pemkab Kudus juga mendorong agar manfaat MBG tidak berhenti pada pemberian makanan. Pada 2 September, pemerintah daerah meminta SPPG melibatkan UMKM lokal dalam penyediaan bahan baku sehingga perputaran ekonomi program dapat memberi dampak bagi pelaku usaha di sekitar dapur MBG.

Di tengah beredarnya berbagai seruan di media sosial mengenai MBG di Kudus, informasi mengenai kegiatan publik tetap perlu dibedakan antara unggahan media sosial dan pengumuman yang telah dikonfirmasi otoritas. Yang sudah dapat dipastikan saat ini adalah Pemkab Kudus menjalankan evaluasi, memperkuat pengawasan makanan, mengumpulkan data kesehatan, dan membuka ruang koreksi terhadap SPPG. Pendekatan tersebut menjadi dasar agar MBG di Kudus terus diperbaiki dengan ukuran yang lebih jelas, aman, dan tepat sasaran.