Pendapatan Negara Tumbuh, Defisit APBN Semester I 2026 Tetap Terjaga

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada semester pertama 2026 menunjukkan aktivitas fiskal yang tetap ekspansif dengan penerimaan negara yang tumbuh dan defisit yang terjaga. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara mencapai Rp1.656,0 triliun atau meningkat 17,8 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBN KiTa pada 21 Juli 2026 menyampaikan bahwa defisit APBN semester I tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan 0,84 persen PDB pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat bersamaan, keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp85,1 triliun. Pemerintah memproyeksikan defisit APBN hingga akhir 2026 tetap terkendali sekitar 2,85 persen PDB, di bawah batas maksimal 3 persen yang menjadi bagian dari disiplin fiskal Indonesia.

Dari sisi pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mencatat posisi utang pemerintah per 30 Juni 2026 sebesar Rp10.293,69 triliun atau 41,26 persen terhadap PDB. Rasio tersebut masih berada di bawah batas maksimal 60 persen PDB dalam kerangka fiskal nasional. Struktur utang juga didominasi Surat Berharga Negara yang mencapai 87,22 persen, sehingga pemerintah memiliki ruang untuk mengelola profil pembiayaan melalui penerbitan, pelunasan, komposisi mata uang, suku bunga, dan jatuh tempo secara terukur.

Kinerja fiskal berjalan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif. Badan Pusat Statistik pada 5 Agustus 2026 melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, sedangkan sepanjang semester I 2026 pertumbuhan mencapai 5,45 persen. PDB atas dasar harga berlaku pada triwulan II mencapai Rp6.552,1 triliun. Data ini menunjukkan aktivitas ekonomi tetap berkembang di tengah ketidakpastian global.

Pengelolaan utang karena itu tetap membutuhkan disiplin, terutama dalam menjaga biaya bunga, risiko pembiayaan kembali, dan efektivitas belanja. Kementerian Keuangan menempatkan pembiayaan sebagai bagian dari strategi APBN untuk menutup kebutuhan fiskal sekaligus mendukung pembangunan. Penilaian S&P yang mempertahankan peringkat Indonesia pada BBB dengan outlook stabil pada 2026 turut menunjukkan pentingnya kesinambungan disiplin fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan kredibilitas pengelolaan pembiayaan dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional.