Bertolak ke Nagekeo, Menteri PU: Penanganan Bencana Harus Secepat-cepatnya

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bertolak ke Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meninjau dan mempercepat penanganan dampak gempa bumi. Dia ingin memastikan penanganan infrastruktur terdampak berjalan cepat dan kebutuhan dasar masyarakat segera dipenuhi.

Setibanya di Nagekeo, Menteri Dody berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta melihat langsung kondisi dan kebutuhan penanganan di wilayah terdampak. Menteri Dody menegaskan pemerintah pusat harus hadir secara cepat ketika terjadi bencana.

Menurut dia, penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas, terutama terhadap infrastruktur yang berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan pelayanan dasar.

“Arahan dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, ketika terjadi bencana, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Secepat-cepatnya harus kita tangani dan kita pulihkan,” kata Menteri Dody dalam rakor di Nagekeo, Senin, 17 Agustus 2026.

Menteri Dody meminta pemerintah daerah segera menyampaikan data dan lokasi infrastruktur yang terdampak. Selanjutnya, Kementerian PU akan menurunkan tim untuk memeriksa langsung titik-titik terdampak berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

“Untuk tahap pertama, tidak perlu terlalu detail dulu. Saya tahu data bencana pasti terus bertambah. Hari ini mungkin sekian, besok bisa bertambah lagi. Data awal saja diberikan kepada kami, kemudian tim bisa segera berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengecek satu per satu dan mulai bekerja,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody meminta penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas, terutama pada infrastruktur yang berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan pelayanan dasar. Pemerintah daerah dipersilakan menyampaikan titik-titik yang membutuhkan penanganan segera agar dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

“Mana yang prioritas dan mana yang membutuhkan penanganan segera, itu yang kita mulai kerjakan. Kalau dari pemerintah kabupaten ada yang mau diajukan, silakan disampaikan. Pemerintah pusat memang berkewajiban membantu, dan kepala daerah juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” ujar Menteri Dody.

Penanganan darurat telah dilaksanakan Kementerian PU untuk mempercepat pemulihan pascagempa di NTT, salah satunya di Kabupaten Nagekeo. Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, dukungan air bersih telah dimobilisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Untuk menjaga konektivitas wilayah, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah melakukan pemantauan dan penanganan sejumlah titik longsoran pada ruas jalan nasional yang terdampak gempa. Beberapa titik yang telah ditangani adalah pada ruas Wolowaru - Maumere, Malwatar - Batas Kota Ruteng dan Aegela - Batas Kota Ende.

Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan dilakukan cepat dengan mengutamakan infrastruktur paling mendesak bagi masyarakat. Selain pemulihan konektivitas jalan, dukungan terhadap kebutuhan air bersih menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana, sembari menunggu hasil pendataan lebih lengkap terkait kondisi permukiman dan infrastruktur dasar lainnya.