APBN 2027 Rp4.106 Triliun, Pemerintah Jaga Pertumbuhan dan Disiplin Fiskal

DPR RI pada 29 September 2026 di Jakarta resmi menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2027 menjadi undang-undang. Dalam postur yang disepakati bersama pemerintah, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp3.435,1 triliun, belanja negara Rp4.106,3 triliun, dan pembiayaan Rp671,2 triliun dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dan mempertahankan kredibilitas fiskal.

Besarnya belanja negara perlu dilihat bersama sasaran ekonomi yang hendak dicapai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah dan DPR menetapkan target pertumbuhan ekonomi 6 persen dengan inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen. Target tersebut memang membutuhkan kerja keras, tetapi memiliki pijakan pada ekonomi semester I-2026 yang menurut BPS tumbuh 5,45 persen, sementara pertumbuhan triwulan II mencapai 5,29 persen secara tahunan. Pemerintah juga menilai investasi perlu tumbuh sekitar 7 persen agar sasaran pertumbuhan 2027 dapat tercapai.

Pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas utama. Dalam rancangan 2027, pemerintah menyiapkan sekitar Rp820,9 triliun untuk pendidikan, termasuk Program Indonesia Pintar bagi 22,1 juta siswa, KIP Kuliah bagi sekitar 1,1 juta mahasiswa, renovasi 12.215 sekolah dan madrasah, serta pembangunan dan pengoperasian Sekolah Rakyat. Pemerintah juga menghadapi kewajiban untuk menyesuaikan struktur pembiayaan MBG setelah Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 memerintahkan pemisahan program tersebut dari komponen utama anggaran pendidikan paling lambat APBN 2028. Hal ini memberi batas hukum yang jelas agar prioritas pendidikan tetap terlindungi.

Karena itu, ukuran utama APBN 2027 bukan semata apakah nominal belanjanya terbesar, melainkan seberapa efektif anggaran tersebut diterjemahkan menjadi pertumbuhan, lapangan kerja, layanan pendidikan, perlindungan sosial, dan penurunan kemiskinan. BPS mencatat tingkat kemiskinan pada Maret 2026 telah turun menjadi 8,07 persen dari 8,47 persen pada Maret 2025. APBN 2027 menjadi instrumen untuk melanjutkan perbaikan tersebut, dengan tantangan utama tetap pada kualitas pelaksanaan, peningkatan penerimaan, investasi, serta pengendalian risiko fiskal.