DPR RI Jadwalkan Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna Hari Ini sebagai Langkah Pemberantasan Korupsi
- Created Nov 19 2026
- / 193 Read
DPR RI Jadwalkan Pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna Hari Ini sebagai Langkah Pemberantasan Korupsi
Komitmen dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memasuki babak baru seiring dijadwalkannya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 19 November 2026. Berdasarkan materi informasi yang disampaikan, agenda paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari persetujuan tingkat I yang telah dicapai pada Rabu, 18 November 2026. Percepatan pembahasan regulasi yang telah dinantikan selama 18 tahun ini dipandang sebagai bentuk respons konkret terhadap aspirasi publik dalam memulihkan kerugian keuangan negara.
Dalam penyusunannya, pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum menegaskan bahwa undang-undang ini dirancang secara ketat dengan berlandaskan asas keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum. Regulasi tersebut difokuskan secara spesifik untuk menyasar aset hasil kejahatan koruptor maupun tindak pidana ekonomi berat—seperti investasi bodong dan pendanaan terorisme—sehingga tidak akan menyentuh hak milik sah masyarakat umum. Di samping itu, diskursus publik dan kalangan pengamat hukum juga terus mencermati pentingnya mekanisme pembuktian yang transparan serta pengawasan berlapis agar implementasi aturan ini tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum.
Selain mengatur mekanisme perampasan aset, RUU tersebut juga mempertahankan keberlakuan ancaman pidana berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, termasuk ketentuan sanksi pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pengelolaan aset sitaan diatur melalui mekanisme peradilan yang terbuka dan ditangani oleh badan independen yang profesional. Langkah ini diarahkan untuk memastikan hasil pemulihan aset atau asset recovery dapat dikembalikan secara akuntabel guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan dijadwalkannya pengesahan payung hukum tersebut pada hari ini, sumber informasi menilai bahwa rencana aksi massa ke Gedung DPR RI pada 15 Desember mendatang menjadi tidak lagi relevan. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, menjaga ketertiban umum, serta tidak terprovokasi oleh ajakan aksi turun ke jalan yang berpotensi mengganggu aktivitas publik. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat difokuskan pada pengawalan implementasi regulasi agar berjalan efektif di lapangan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini dapat disalurkan secara bermartabat melalui berbagai kanal partisipasi publik resmi maupun pelaporan kepada lembaga pengawas negara. Sinergi antara ketegasan penegakan hukum yang akuntabel dan kontrol sosial masyarakat yang konstruktif menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Share News
For Add Product Review,You Need To Login First















