Subsidi Tetap Ratusan Triliun, APBN 2027 Fokus Lindungi Masyarakat

Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto memasuki tahun anggaran 2027 dengan pendekatan fiskal yang tetap menempatkan perlindungan masyarakat sebagai salah satu prioritas. Pada 29 September 2026, DPR mengesahkan APBN 2027 dengan belanja negara Rp4.106,3 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kebijakan fiskal dirancang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dengan defisit 2,4 persen terhadap PDB untuk menjaga pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat. Anggaran perlindungan sosial ditetapkan sebesar Rp539,7 triliun, disertai Rp824 triliun untuk pendidikan dan Rp195,3 triliun bagi ketahanan pangan.

Pada sektor energi, pemerintah dan DPR tetap mengalokasikan subsidi sebesar Rp261,5 triliun pada 2027. Dari jumlah tersebut, Rp130,11 triliun diperuntukkan bagi subsidi listrik dan sekitar Rp131,39 triliun untuk BBM serta LPG 3 kilogram. Penyesuaian dibandingkan usulan awal bukan berarti subsidi dihilangkan. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah pada 29 September 2026 menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak berarti perhatian terhadap masyarakat miskin berkurang, melainkan berkaitan dengan upaya mempertajam penerima agar subsidi lebih tepat sasaran.

Prinsip keadilan juga sudah diterapkan dalam sistem perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan tarif PPh orang pribadi secara progresif dari 5 persen hingga 35 persen, dengan tarif tertinggi berlaku pada lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar. Dengan skema tersebut, kelompok dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi memikul tarif marginal lebih besar, sementara lapisan bawah memperoleh tarif lebih rendah.

Pada saat yang sama, kerja sama dengan lembaga keuangan internasional tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional. Konsultasi IMF dengan Indonesia pada Januari 2026 merupakan bagian dari mekanisme Article IV yang secara rutin dilakukan terhadap negara anggota. Data IMF mengenai kredit outstanding per 31 Juli 2026 juga tidak mencantumkan Indonesia. Sementara itu, kerangka kemitraan Bank Dunia 2026 sampai 2030 secara eksplisit diselaraskan dengan Asta Cita dan RPJPN 2025–2045, termasuk untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan investasi produktif.

Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa strategi pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekadar mengurangi pengeluaran, melainkan mengatur ulang kualitas belanja: perlindungan sosial dipertahankan, subsidi diarahkan kepada penerima yang tepat, pajak tetap progresif, dan kerja sama internasional digunakan untuk mendukung agenda pembangunan yang ditetapkan Indonesia sendiri.