Saturday 21-11-2026

ESDM Tegaskan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Tidak Masuk Wilayah Pertambangan

  • Created Nov 21 2026
  • / 51 Read

ESDM Tegaskan Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon Tidak Masuk Wilayah Pertambangan

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, meminta sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, dikeluarkan dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kelestarian ekosistem kawasan konservasi sekaligus melindungi habitat Badak Jawa yang merupakan salah satu satwa paling langka di dunia.

Permintaan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar dilakukan evaluasi terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Jumhur menilai, keberadaan sebagian wilayah perairan TNUK dalam WUP perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan keanekaragaman hayati.

“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” tegas Jumhur, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup, Jumat (20/11/2026).

Menurut Jumhur, pengeluaran wilayah perairan sekitar TNUK dari WUP diperlukan untuk mencegah munculnya aktivitas lanjutan yang berpotensi mengganggu ekosistem, termasuk kegiatan survei pertambangan. Ia menekankan bahwa ketenangan dan keberlangsungan habitat Badak Jawa harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan tersebut.

Di sisi lain, Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk dalam wilayah pertambangan sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa ketetapan tersebut hanya mencakup sebagian wilayah perairan laut di sekitar TNUK, bukan kawasan taman nasional itu sendiri. Ia juga menyampaikan bahwa proses penetapan wilayah tersebut telah berlangsung sejak 2013.

Dwi Anggia menerangkan, pada 2013 Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan penetapan wilayah pertambangan, termasuk WUP di perairan laut Banten. Namun, wilayah perairan yang diusulkan tersebut sempat dikecualikan melalui Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

Usulan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari penetapan wilayah pertambangan melalui Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Ketentuan itu kemudian ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan penetapan ulang sekaligus penyempurnaan sebagian ketentuan sebelumnya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam berjalan selaras dengan agenda perlindungan lingkungan hidup. Evaluasi terhadap wilayah perairan sekitar TNUK diharapkan dapat memberikan kepastian kebijakan sekaligus memastikan tidak ada aktivitas yang berpotensi mengganggu kawasan konservasi dan habitat Badak Jawa. Perlindungan ekosistem Ujung Kulon bukan sekadar persoalan konservasi lokal, melainkan tanggung jawab nasional dalam menjaga warisan keanekaragaman hayati Indonesia.

Tags :

Share News


For Add Product Review,You Need To Login First