Kabinet Besar Bukan Sekadar Jumlah, Tapi Kebutuhan Mengelola Indonesia

Jumlah kabinet Presiden Prabowo belakangan menjadi sorotan publik. Komposisi pemerintahan yang relatif besar dinilai sebagian pihak berpotensi membuat birokrasi semakin gemuk dan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pemerintahan.

Namun, menilai besar atau kecilnya sebuah kabinet seharusnya tidak semata-mata berdasarkan jumlah kementerian dan lembaga yang ada. Ukuran tersebut perlu dilihat berdasarkan kebutuhan negara yang hendak dikelola. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa, dengan persoalan pembangunan yang sangat kompleks dan beragam.

Dari sisi geografis, Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bahkan, luas dan karakter wilayah Indonesia dapat dibandingkan dengan kawasan Eropa Barat yang terdiri dari banyak negara dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Karena itu, mengelola Indonesia bukan pekerjaan sederhana yang bisa dilakukan dengan sedikit tangan. Dibutuhkan pembagian tugas, koordinasi, dan sinergi antarkementerian agar berbagai agenda pembangunan dapat berjalan secara lebih fokus dan terarah.

Presiden Prabowo juga perlu mempertimbangkan berbagai aspek lain dalam membentuk pemerintahan, termasuk stabilitas politik dan kebutuhan terhadap profesionalisme. Pemerintahan yang kuat bukan hanya ditentukan oleh jumlah pejabat, tetapi juga oleh kemampuan mereka bekerja secara efektif untuk menjalankan program yang telah ditetapkan.

Prabowo sendiri berkali-kali menekankan bahwa membangun Indonesia tidak mungkin dilakukan seorang diri. Karena itu, ia memilih mengajak berbagai kelompok dan latar belakang untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pembangunan nasional.

Pendekatan tersebut juga terlihat dari karakter politik Prabowo yang cenderung merangkul berbagai kalangan. Pengamat politik Adi Prayitno bahkan menyebut, "Mazhab (politik) Prabowo itu mazhab merangkul semua kalangan," seperti dikutip dari kompas.com

Dalam konteks tersebut, besarnya kabinet tidak seharusnya langsung dipersepsikan sebagai pemborosan atau ketidakefisienan. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh unsur pemerintahan mampu bekerja dengan pembagian tugas yang jelas, saling berkoordinasi, dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kabinet bukan terletak pada berapa banyak kursi yang tersedia, melainkan pada seberapa efektif seluruh orang di dalamnya bekerja. Jika banyak tangan justru membuat pembangunan lebih terkoordinasi dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat yang luas, maka ukuran kabinet semestinya dilihat sebagai bagian dari strategi mengelola Indonesia yang besar dan kompleks.