Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Memperkuat Fondasi Ekonomi, Meningkatkan Kesejahteraan, Dan Mendorong Kemandirian Bangsa

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pembangunan nasional semakin bertumpu pada penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan, dan kemandirian bangsa. Melalui agenda Asta Cita, pemerintah berupaya menerjemahkan visi pembangunan menjadi kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Sekretariat Negara mencatat bahwa hingga Agustus 2026, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan. Capaian tersebut menunjukkan luasnya agenda pembenahan yang sedang dijalankan, sekaligus menjadi dasar untuk menilai konsistensi pelaksanaan program dan manfaatnya bagi masyarakat.

Salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan adalah ketahanan perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, sedangkan pertumbuhan kumulatif semester I 2026 mencapai 5,45 persen. Kinerja ini memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi nasional tetap berkembang di tengah dinamika ekonomi global. Dari sisi produksi, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan sebesar 12,26 persen secara triwulanan, sementara konsumsi pemerintah turut memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi. Angka tersebut menjadi salah satu indikator positif bagi keberlanjutan pembangunan, meskipun peningkatan produktivitas, daya beli, dan pemerataan manfaat pertumbuhan tetap menjadi pekerjaan penting pemerintah ke depan.

Di bidang kesejahteraan sosial, pemerintah menempatkan pembangunan manusia sebagai salah satu prioritas strategis melalui penguatan gizi, kesehatan, dan akses pendidikan. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga 31 Agustus 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat. Sementara itu, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 99,1 juta penduduk hingga September 2026, berdasarkan data yang disampaikan pemerintah. Program-program tersebut mencerminkan upaya memperluas akses layanan dasar dan memperkuat kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan jangka panjangnya akan sangat ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, ketepatan sasaran, kualitas layanan, pengawasan, serta evaluasi berkala agar manfaat program benar-benar dirasakan secara merata.

Pada sektor pendidikan, pemerintah melanjutkan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui revitalisasi sekolah dan madrasah, digitalisasi pembelajaran, serta pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas kesempatan belajar, memperbaiki sarana pendidikan, dan meningkatkan kemampuan generasi muda menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi. Pendekatan tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan manusia dalam Asta Cita, yang menempatkan pendidikan, sains, teknologi, dan peningkatan kompetensi sebagai bagian penting dari pembangunan nasional. Dalam jangka panjang, investasi pada pendidikan berpotensi memperkuat produktivitas tenaga kerja dan daya saing Indonesia. Karena itu, capaian pembangunan pendidikan perlu dilihat tidak hanya dari jumlah fasilitas yang dibangun, tetapi juga dari mutu pembelajaran, pemerataan akses, dan peningkatan kompetensi peserta didik.

Penguatan ekonomi kerakyatan juga menjadi bagian penting dari agenda pemerintahan Prabowo–Gibran. Pemerintah mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, penguatan rantai pasok pangan, pemberdayaan UMKM, serta pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan. Dalam keterangan Sekretariat Negara pada Juli 2026, pemerintah menyebut lebih dari seribu Koperasi Desa Merah Putih telah beroperasi, dengan target 30 ribu koperasi beroperasi pada akhir 2026. Target tersebut menunjukkan ambisi memperluas akses distribusi barang, layanan ekonomi, dan dukungan usaha hingga tingkat desa. Namun, keberhasilan program ini perlu diukur melalui keberlanjutan operasional, tata kelola yang transparan, manfaat ekonomi bagi anggota, dan kemampuan koperasi memperkuat pendapatan masyarakat setempat.

Di sisi fiskal dan investasi, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pembiayaan program prioritas dan stabilitas keuangan negara. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa APBN diarahkan untuk mendukung pelayanan dasar, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga berencana memperkuat sinergi dengan sektor swasta dan Danantara untuk meningkatkan investasi, memperluas kapasitas produksi, mendorong hilirisasi, dan menciptakan lapangan kerja. Pada Mei 2026, BPS mencatat jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 4,65 persen. Data tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan nasional, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh perubahan disebabkan oleh satu kebijakan tertentu. Tantangan berikutnya adalah memperluas pekerjaan produktif, meningkatkan kualitas upah, dan memastikan pertumbuhan investasi menghasilkan manfaat yang semakin merata.

Secara keseluruhan, menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, berbagai indikator ekonomi dan pelaksanaan program prioritas menunjukkan adanya kemajuan yang layak dicermati sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, perluasan program gizi dan kesehatan, penguatan pendidikan, serta upaya membangun ekonomi desa menjadi fondasi penting bagi perjalanan pembangunan berikutnya. Meski demikian, keberhasilan pemerintahan tidak cukup dinilai dari besarnya target dan jumlah program, melainkan juga dari dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, efektivitas penggunaan anggaran, pemerataan manfaat pembangunan, dan kualitas tata kelola. Dengan pengawasan yang kuat, evaluasi berbasis data, dan perbaikan berkelanjutan, capaian yang telah dirintis dapat menjadi modal untuk memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan mendorong Indonesia menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.