Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Capaian Ekonomi, Pembangunan Manusia, dan Tantangan ke Depan

Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, berbagai kebijakan telah dijalankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia. Evaluasi terhadap periode ini perlu dilakukan dengan melihat indikator yang terukur, hasil pelaksanaan program prioritas, dan tantangan yang masih dihadapi. Dengan demikian, penilaian terhadap kinerja pemerintah tidak hanya bertumpu pada persepsi publik, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi secara lebih menyeluruh.

Salah satu indikator penting adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026, sedangkan pertumbuhan semester I 2026 mencapai 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional tetap berkembang di tengah ketidakpastian global. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi perlu terus diikuti dengan pemerataan manfaat agar peningkatan aktivitas produksi dan konsumsi turut memperbaiki daya beli serta kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal nasional selama dua tahun pemerintahan Prabowo mencapai Rp3.923,2 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang. Data yang disampaikan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada 19 Oktober 2026 tersebut mencakup periode triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026. Investasi di luar Pulau Jawa juga tercatat lebih besar, yakni 51,8 persen dari total realisasi. Angka ini menjadi indikator aktivitas penanaman modal dan penciptaan kesempatan kerja, sekaligus memperlihatkan potensi pengembangan ekonomi di luar pusat-pusat industri utama. Namun, kualitas pekerjaan, keberlanjutan investasi, dan manfaatnya bagi masyarakat setempat tetap perlu menjadi bagian dari evaluasi.

Dalam aspek kesejahteraan, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen, menurun dibandingkan 8,47 persen pada Maret 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 22,93 juta orang, berkurang sekitar 920 ribu orang dibandingkan setahun sebelumnya. Perkembangan ini merupakan sinyal positif dalam upaya pengurangan kemiskinan. Kendati demikian, angka tersebut belum berarti persoalan kesejahteraan telah selesai. Pemerintah tetap perlu memastikan bantuan sosial tepat sasaran, kesempatan ekonomi semakin terbuka, dan kelompok rentan memperoleh akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan yang layak.

Pada bidang ketenagakerjaan, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen, turun 0,08 poin persentase dibandingkan Februari 2025. Jumlah penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, meningkat sekitar 1,896 juta orang dalam setahun. Data ini menunjukkan adanya perkembangan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, jumlah orang yang bekerja tidak serta-merta menggambarkan seluruh kualitas lapangan kerja. Tantangan berikutnya adalah memperluas pekerjaan formal, meningkatkan produktivitas, memperkuat keterampilan tenaga kerja, dan memastikan pertumbuhan kesempatan kerja sejalan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda.

Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menyampaikan bahwa hingga Agustus 2026 program tersebut telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan kelompok sasaran lainnya. Program ini dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi melalui rantai pasok pangan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Besarnya jangkauan program menunjukkan skala pelaksanaan yang signifikan. Akan tetapi, keberhasilan MBG tidak cukup dinilai dari jumlah penerima, melainkan juga harus dibuktikan melalui kualitas dan keamanan pangan, kecukupan gizi, ketepatan sasaran, efisiensi anggaran, serta pengawasan pelaksanaan di lapangan.

Perkembangan pembangunan manusia juga tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). BPS mencatat IPM Indonesia pada 2025 mencapai 75,90, meningkat dari 75,02 pada 2024. Indeks tersebut mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kenaikan IPM menunjukkan perbaikan pada indikator pembangunan manusia, tetapi perlu dipahami bahwa perubahan indeks merupakan hasil proses pembangunan yang melibatkan banyak faktor dan tidak seluruhnya dapat diatribusikan kepada kebijakan satu pemerintahan. Karena itu, kesinambungan peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan, dan kemampuan ekonomi masyarakat tetap menjadi pekerjaan penting dalam tahun-tahun berikutnya.

Di bidang ketahanan pangan, pemerintah menempatkan peningkatan produksi dalam negeri dan penguatan kemandirian pangan sebagai agenda strategis. Upaya tersebut berkaitan dengan penguatan produksi pertanian, dukungan terhadap petani, pengelolaan cadangan pangan, serta pengembangan distribusi dan rantai pasok. Ketahanan pangan memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan stabilitas harga dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Meski demikian, capaian kemandirian pangan harus dinilai berdasarkan data produksi, kebutuhan konsumsi, stok, impor, stabilitas harga, serta keberlanjutan pendapatan petani. Klaim keberhasilan perlu disesuaikan dengan komoditas dan indikator yang benar-benar telah terpenuhi.

Selain capaian tersebut, pelaksanaan program prioritas pemerintah masih menghadapi tantangan dalam tata kelola, efektivitas anggaran, pemerataan manfaat, dan kualitas layanan. Program berskala nasional seperti MBG memerlukan pengawasan yang konsisten, mekanisme pengaduan yang efektif, serta evaluasi independen untuk mendeteksi dan memperbaiki kekurangan. Di sisi lain, indikator ekonomi makro yang tumbuh positif perlu diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk keterjangkauan kebutuhan pokok, kualitas pekerjaan, dan akses terhadap layanan publik. Transparansi data dan keterbukaan terhadap kritik menjadi bagian penting agar capaian yang diumumkan pemerintah dapat diuji secara objektif.

Dengan demikian, dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan sejumlah perkembangan yang dapat diukur, antara lain pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan penyerapan tenaga kerja, serta perbaikan indikator pembangunan manusia. Pada saat yang sama, capaian tersebut tidak menghapus berbagai persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian. Penilaian terhadap kinerja pemerintahan sebaiknya tidak berhenti pada satu angka survei kepuasan maupun daftar keberhasilan yang disusun secara sepihak. Evaluasi yang lebih utuh perlu menggabungkan persepsi masyarakat, data statistik, hasil pelaksanaan kebijakan, dan dampak yang benar-benar dirasakan warga. Ukuran keberhasilan pada akhirnya bukan sekadar banyaknya program yang diluncurkan, melainkan seberapa efektif program tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan.