Dua Tahun Prabowo, Ekonomi Tumbuh dan Program Prioritas Jangkau Jutaan Rakyat

Genap dua tahun memimpin Indonesia sejak 20 Oktober 2024, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat sejumlah perkembangan di sektor ekonomi, investasi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan global serta berbagai persoalan domestik, pemerintah terus menjalankan program prioritas yang diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus 2026 melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Pada periode yang sama, indikator kesejahteraan memperlihatkan perkembangan positif. Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta penduduk. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat 4,65 persen, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 148,19 juta orang.

Penguatan investasi juga menjadi salah satu capaian penting. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026), mengungkapkan realisasi investasi sepanjang dua tahun pemerintahan Prabowo mencapai Rp3.923,2 triliun. Investasi tersebut dilaporkan menyerap sekitar 5,49 juta tenaga kerja. Sebesar 51,8 persen investasi terealisasi di luar Pulau Jawa, menunjukkan semakin besarnya kontribusi daerah terhadap aktivitas investasi nasional.

Di sektor kesehatan, perluasan pelayanan masyarakat juga menunjukkan hasil konkret. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Kamis (22/10/2026) menyampaikan bahwa sebanyak 109,3 juta orang telah mengikuti program Cek Kesehatan Gratis sepanjang 2026. Pemerintah juga mencatat 21 rumah sakit baru mulai melayani masyarakat di daerah tertinggal. Langkah tersebut memperluas akses pemeriksaan dan memperkuat upaya deteksi dini penyakit.

Sementara itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 57,49 juta penerima manfaat berdasarkan laporan Badan Gizi Nasional pada 20 Oktober 2026. Pemerintah juga memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui pembenahan standar operasional, pemeriksaan kelayakan dapur, dan evaluasi tata kelola program. Juru Bicara BGN Tysa Novenny menegaskan bahwa pembenahan MBG kini tidak hanya berfokus pada jumlah penerima, tetapi juga keamanan, kualitas makanan, dan ketepatan sasaran.

Berbagai capaian tersebut tidak berarti seluruh persoalan masyarakat telah terselesaikan. Penciptaan pekerjaan berkualitas, penguatan daya beli, keamanan pangan, dan pengawasan anggaran tetap membutuhkan perhatian serius. Namun, perkembangan indikator ekonomi dan perluasan layanan dasar memberikan landasan nyata bagi kelanjutan agenda pembangunan Presiden Prabowo. Memasuki tahun ketiga, konsistensi pelaksanaan kebijakan, keterbukaan terhadap evaluasi, dan kemampuan pemerintah memastikan manfaat program dirasakan masyarakat akan menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan nasional.