Kursi Wakil Presiden Kosong: Sejarah Mohammad Hatta

Indonesia kembali mencatat peristiwa penting dalam perjalanan ketatanegaraannya. Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024--2029, secara resmi menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis, Niatan Wapres Gibran Mundur ini disampaikan pada tanggal 12 November 2026.

Surat tersebut diterima langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Peristiwa ini segera menjadi perhatian publik. Bukan hanya karena Gibran merupakan Wakil Presiden yang masih berada di tengah masa jabatan, tetapi juga karena pengunduran diri tersebut membawa Indonesia kembali mengingat sejarah Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yang juga pernah mengundurkan diri.

Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Menariknya, menurut keterangan Ketua MPR, surat tersebut tidak mencantumkan alasan khusus mengenai keputusan pengunduran diri.

Dengan diterimanya surat itu, MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sejak 12 November 2026. MPR selanjutnya menyiapkan proses konstitusional untuk mengisi jabatan tersebut.

Lantas, bagaimana perjalanan politik Gibran hingga menjadi Wakil Presiden? Apa yang menjadi catatan selama masa jabatannya? Bagaimana sejarah pengunduran diri Mohammad Hatta? Dan yang tidak kalah penting, siapa yang berhak menentukan Wakil Presiden pengganti?

Isu Panas yang Mengiringi Perjalanan Politik Gibran

Sebelum surat pengunduran diri disampaikan, nama Gibran telah menjadi bagian dari perbincangan politik nasional.

Kontroversi yang mengiringi perjalanan politiknya tidak dapat dilepaskan dari proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.

Salah satu isu yang paling banyak diperbincangkan adalah persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden. Pada saat itu, Undang-Undang Pemilu mengatur batas usia minimal 40 tahun.

Gibran yang ketika itu belum berusia 40 tahun akhirnya dapat maju setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan tersebut memberikan pengecualian persyaratan usia bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Namun, proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi menimbulkan kontroversi. Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang merupakan paman Gibran, menjadi sorotan karena persoalan konflik kepentingan.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu babak penting dalam perdebatan publik mengenai etika kekuasaan, independensi lembaga peradilan, dan hubungan keluarga dalam politik.

Perlu dipahami bahwa kontroversi etik tersebut berbeda dengan keabsahan pencalonan Gibran. Putusan Nomor 90 tetap menjadi dasar hukum yang membuka kesempatan baginya untuk mengikuti Pilpres 2024.

Setelah proses pencalonan berlangsung, Gibran akhirnya ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Dari Pengusaha, Wali Kota Solo, hingga Wakil Presiden

Gibran Rakabuming Raka lahir di Surakarta, Jawa Tengah, pada 1 Oktober 1987. Ia merupakan putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dan Iriana.

Sebelum memasuki dunia pemerintahan, Gibran lebih dikenal sebagai pengusaha.

Ia membangun sejumlah usaha di bidang kuliner dan bisnis lainnya. Namanya kemudian semakin dikenal masyarakat setelah terjun ke dunia politik.

Pada Pilkada Surakarta 2020, Gibran maju sebagai calon Wali Kota Surakarta berpasangan dengan Teguh Prakosa.

Keduanya memenangkan pemilihan dan Gibran kemudian dilantik sebagai Wali Kota Surakarta pada Februari 2021.

Pengalaman memimpin Kota Surakarta menjadi modal politiknya untuk melangkah ke tingkat nasional.

Dalam waktu relatif singkat, perjalanan politik Gibran mengalami peningkatan yang sangat cepat. Dari seorang pengusaha, kemudian menjadi kepala daerah, hingga akhirnya maju sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia.

Perjalanan tersebut memperlihatkan bagaimana pengaruh politik, dukungan partai, dan momentum elektoral dapat mengantarkan seseorang ke posisi tertinggi kedua dalam pemerintahan Indonesia.

Pilpres 2024: Menghadapi Dua Pasangan Lawan

Pada Pemilihan Presiden 14 Februari 2024, Gibran mendampingi Prabowo Subianto sebagai pasangan calon nomor urut 2.

Mereka menghadapi dua pasangan calon lainnya.

Pasangan nomor urut 1 adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara pasangan nomor urut 3 adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU), perolehan suara ketiga pasangan calon adalah:

1. Anies Baswedan--Muhaimin Iskandar: 40.971.906 suara.

2. Prabowo Subianto--Gibran Rakabuming Raka: 96.214.691 suara.

3. Ganjar Pranowo--Mahfud MD: 27.040.878 suara.

Dengan perolehan tersebut, Prabowo-Gibran memperoleh sekitar 58,59 persen suara sah nasional dan dinyatakan memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran.

Kemenangan itu menjadi mandat elektoral bagi pasangan Prabowo-Gibran untuk memimpin Indonesia periode 2024--2029.

Pada 20 Oktober 2024, keduanya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Perlu dicatat bahwa masyarakat memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Dengan demikian, Gibran memperoleh mandat sebagai bagian dari pasangan calon yang memenangkan pemilihan, bukan melalui pemilihan Wakil Presiden secara terpisah.

Catatan Perjalanan Gibran Selama Menjabat Wakil Presiden

Menjadi Wakil Presiden bukan sekadar mendampingi Presiden dalam kegiatan seremonial. Jabatan tersebut merupakan bagian dari kepemimpinan nasional yang memiliki tanggung jawab konstitusional.

Selama menjabat, Gibran menjalankan berbagai agenda kenegaraan, menghadiri kegiatan pemerintahan, melakukan pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, serta terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan generasi muda.

Salah satu sisi yang menarik dari perjalanan Gibran adalah usianya yang relatif muda ketika menduduki jabatan Wakil Presiden. Kehadirannya membawa harapan sebagian masyarakat terhadap munculnya generasi baru dalam kepemimpinan nasional.

Namun, penilaian terhadap keberhasilan seorang Wakil Presiden tentu tidak cukup hanya berdasarkan usia, popularitas, atau banyaknya kegiatan yang dihadiri.

Perlu dilihat sejauh mana kontribusinya terhadap kebijakan pemerintah, efektivitas koordinasi dengan kementerian dan lembaga, serta hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

Dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Wakil Presiden membantu Presiden menjalankan tugas pemerintahan dan dapat melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

Karena itu, penilaian terhadap masa jabatan Gibran sebaiknya dilakukan secara objektif, dengan membedakan antara kegiatan yang dilaksanakan, kebijakan yang dihasilkan, dan dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Masa jabatannya yang belum mencapai satu periode penuh juga membuat evaluasi menyeluruh terhadap kontribusinya perlu dilakukan secara proporsional.

Mohammad Hatta: Wakil Presiden Pertama yang Pernah Mengundurkan Diri

Peristiwa pengunduran diri Gibran membawa ingatan bangsa Indonesia kembali kepada sosok Mohammad Hatta.

Mohammad Hatta merupakan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia yang mendampingi Soekarno sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Hatta bukan hanya tokoh proklamator, tetapi juga salah satu pemikir penting dalam pembangunan fondasi negara Indonesia.

Dalam perjalanan pemerintahan, hubungan politik antara Soekarno dan Hatta mengalami perbedaan pandangan.

Hatta memiliki pandangan mengenai demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan arah kehidupan bernegara yang tidak selalu sejalan dengan perkembangan politik pada masa itu.

Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden melalui surat kepada DPR.

Pengunduran diri tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dr. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Keputusan Presiden tersebut ditetapkan pada 5 Februari 1957 dan berlaku sejak 1 Desember 1956.

Dengan demikian, Hatta merupakan preseden historis penting bagi pengunduran diri seorang Wakil Presiden di Indonesia.

Kini, setelah hampir tujuh dekade, Indonesia kembali menghadapi peristiwa serupa melalui pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada November 2026.

Keduanya memang berada dalam situasi politik dan zaman yang berbeda. Hatta mengundurkan diri dalam masa awal perjalanan Republik Indonesia, sedangkan Gibran berada dalam sistem ketatanegaraan setelah perubahan UUD 1945.

Namun, ada satu kesamaan yang tidak dapat diabaikan: jabatan Wakil Presiden bukan jabatan yang tidak dapat ditinggalkan sebelum masa tugas berakhir.

Apa Hak Gibran Setelah Tidak Lagi Menjadi Wakil Presiden?

Pertanyaan berikutnya adalah mengenai hak keuangan dan fasilitas yang dapat diterima Gibran setelah tidak lagi menjabat.

Persoalan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.

Dalam Pasal 6, undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.

Besarnya pensiun pokok adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Selain pensiun pokok, Pasal 7 dan Pasal 8 juga mengatur sejumlah hak bagi mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.

Hak tersebut meliputi:

• Tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.

• Biaya rumah tangga yang berhubungan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon.

• Biaya perawatan kesehatan bagi mantan pejabat beserta keluarganya.

• Rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

• Kendaraan milik negara beserta pengemudinya.

Namun, terdapat hal penting yang harus diperhatikan.

Hak-hak tersebut secara tegas diperuntukkan bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.

Karena itu, tidak tepat apabila langsung menyimpulkan bahwa seluruh hak tersebut otomatis berlaku bagi Gibran hanya berdasarkan penyerahan surat pengunduran diri.

Status hukum pemberhentian dan penerapan ketentuan administratifnya perlu dipastikan terlebih dahulu.

Dengan kata lain, persoalan pensiun dan fasilitas mantan Wakil Presiden tidak hanya menyangkut lamanya seseorang menjabat, tetapi juga status pemberhentiannya menurut ketentuan hukum.

Siapa yang Berhak Menentukan Wakil Presiden Pengganti?

Kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak berarti Presiden dapat langsung menunjuk seseorang untuk menggantikan Gibran.

Konstitusi Indonesia telah memberikan mekanisme yang jelas melalui Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Pasal tersebut menyatakan:

"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Artinya, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon, tetapi keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Mekanisme pengisiannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Presiden mengusulkan dua nama.

Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR, lengkap dengan persyaratan pencalonannya.

Kedua, pengajuan calon dilakukan sebelum sidang.

Berdasarkan Pasal 46 UU MD3, Presiden mengusulkan dua calon paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.

Ketiga, MPR menyelenggarakan sidang pemilihan.

Sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden harus diselenggarakan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.

Keempat, MPR memilih satu dari dua calon.

Dua calon yang diajukan Presiden harus menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna sebelum pemilihan.

Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.

Apabila perolehan suara kedua calon sama, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara kedua calon tersebut.

Kelima, Wakil Presiden terpilih menjalankan tugas konstitusionalnya.

Setelah ditetapkan dan menjalani proses pelantikan sesuai ketentuan, Wakil Presiden baru akan mengemban jabatan untuk melanjutkan masa jabatan yang sedang berjalan.

Dengan demikian, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pengganti secara sepihak.

MPR menjadi lembaga yang memegang kewenangan konstitusional untuk memilih Wakil Presiden pengganti.

Siapa Sosok yang Layak Mendampingi Prabowo?

Kekosongan jabatan Wakil Presiden tentu akan membuka ruang pembicaraan politik mengenai siapa sosok yang paling tepat untuk mengisi posisi tersebut.

Dalam situasi ini, Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab besar untuk mengajukan dua nama calon yang bukan hanya memenuhi persyaratan konstitusional, tetapi juga memiliki kapasitas untuk membantu jalannya pemerintahan.

Indonesia membutuhkan sosok yang memiliki pengalaman pemerintahan, integritas, kemampuan komunikasi politik, pemahaman terhadap persoalan ekonomi, serta perhatian terhadap kepentingan masyarakat.

Wakil Presiden juga diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat, parlemen, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Namun, pilihan terhadap calon Wakil Presiden tidak semestinya hanya didasarkan pada pertimbangan pembagian kekuasaan atau kepentingan politik jangka pendek.

Kapasitas, rekam jejak, integritas, dan kemampuan bekerja dalam sistem pemerintahan harus menjadi pertimbangan utama.

Sebab, Wakil Presiden bukan sekadar pelengkap dalam struktur pemerintahan. Ia merupakan pejabat negara yang memiliki kedudukan konstitusional dan tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan pemerintahan.

Jabatan Boleh Kosong, Negara Harus Tetap Berjalan

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia.

Setelah Mohammad Hatta pada 1956, Indonesia kembali menghadapi pengunduran diri seorang Wakil Presiden ketika masa jabatan masih berlangsung.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kekuasaan dalam negara demokrasi tidak boleh bertumpu pada satu individu.

Konstitusi harus tetap menjadi pedoman, lembaga negara harus menjalankan kewenangannya, dan kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok maupun pribadi.

Kini, perhatian publik tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR RI. Bagaimana proses pengisian jabatan tersebut akan berlangsung? Siapa dua nama yang akan diajukan Presiden? Dan siapa yang akhirnya mendapatkan kepercayaan MPR untuk menjadi Wakil Presiden berikutnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi bagian dari babak baru perjalanan politik Indonesia.

Sejarah telah mencatat Mohammad Hatta. Kini, nama Gibran Rakabuming Raka kembali menambah catatan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Pada akhirnya, yang paling penting bukanlah siapa yang duduk di kursi Wakil Presiden, melainkan bagaimana negara memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, konstitusi dihormati, dan amanah rakyat tidak terabaikan.

Sebab, jabatan adalah amanah, kekuasaan memiliki batas, dan konstitusi merupakan fondasi kehidupan bernegara.