Karhutla Belum Usai, Penanganan Terus Diperkuat

Di tengah sorotan internasional terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, berbagai instruksi, penguatan operasi, dan langkah penegakan hukum menunjukkan bahwa penanganan karhutla terus menjadi perhatian pemerintah.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Indonesia. Kabut asap yang menyelimuti kawasan Sumatra dan Kalimantan telah mengganggu aktivitas masyarakat, memperburuk kualitas udara, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Kondisi ini menjadi perhatian luas, termasuk media internasional yang kembali menyoroti penanganan karhutla dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pada 10 November 2026, The New York Times menerbitkan artikel berjudul *“As Fresh Air Becomes a Luxury, Many Indonesians Turn on Their Leader”*. Pemberitaan tersebut menghubungkan krisis asap dengan penurunan dukungan terhadap Presiden Prabowo, disertai pengalaman masyarakat yang terdampak langsung oleh kebakaran. Keluhan warga tentu merupakan realitas yang harus didengar. Namun, menggambarkan persoalan ini hanya melalui dampak krisis tanpa memperhitungkan keputusan dan langkah yang telah diambil Presiden juga berisiko menghasilkan gambaran yang tidak utuh mengenai respons pemerintah.

Faktanya, Presiden Prabowo telah mengambil sejumlah langkah langsung dalam penanganan karhutla. Pada 24 Agustus 2026, Prabowo memimpin rapat terbatas di Posko Aju Provinsi Riau dan menginstruksikan seluruh jajaran agar melakukan tindakan dini terhadap titik panas sebelum berkembang menjadi kebakaran. Presiden juga meminta pembangunan sumur bor di lokasi rawan, penguatan edukasi masyarakat di tingkat desa, serta pelibatan TNI dan Polri dalam pencegahan pembakaran lahan. Tidak hanya itu, Prabowo secara tegas meminta aparat menyelidiki dugaan keterlibatan korporasi dan menindak perusahaan yang terbukti melanggar hukum.

Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang ditetapkan pada 31 Agustus 2026. Kebijakan ini menjadi landasan arahan Presiden untuk memperkuat pengendalian karhutla dan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Dengan demikian, penanganan tidak hanya diarahkan pada pemadaman ketika api muncul, tetapi juga pencegahan dan penguatan pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan.

Upaya tersebut kembali ditegaskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Merdeka pada 19 Oktober 2026. Presiden menginstruksikan agar penanganan dilakukan lebih masif dan terpadu, termasuk meningkatkan kapasitas operasi udara dengan dukungan pesawat Hercules serta memperkuat pengerahan personel TNI, Polri, dinas kehutanan, dan masyarakat. Presiden juga menekankan agar seluruh jajaran tidak hanya menunggu hujan turun, melainkan segera melakukan tindakan konkret dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Instruksi ini memperlihatkan bahwa persoalan karhutla mendapatkan perhatian langsung hingga tingkat pimpinan tertinggi pemerintahan.

Selain pemadaman, Presiden juga menaruh perhatian pada penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga menyebabkan kebakaran. Dalam sidang kabinet paripurna pada 21 Oktober 2026, Prabowo meminta Kepolisian, Kejaksaan, dan Kementerian Kehutanan, dengan dukungan TNI serta unsur intelijen, mengusut dugaan keterlibatan individu maupun korporasi. Presiden menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai tindakan tegas, termasuk pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini penting karena penanganan karhutla tidak akan menyelesaikan akar persoalan apabila praktik pembakaran lahan yang disengaja terus terjadi tanpa pertanggungjawaban hukum.

Arahan Presiden tersebut diikuti berbagai operasi di lapangan. Berdasarkan laporan BNPB per 9 November 2026, penanganan karhutla masih berlangsung melalui operasi darat, pemadaman udara, dan Operasi Modifikasi Cuaca. Sebanyak 43 armada udara disiagakan di sepuluh provinsi prioritas, sementara pemerintah juga memperoleh dukungan internasional dari Australia melalui pengerahan pesawat Hercules C-130 untuk operasi water bombing di Kalimantan Timur. Kerja sama tersebut mulai beroperasi pada 6 November dan menjadi bagian dari penguatan upaya pemadaman di wilayah yang masih memiliki titik api.

Pengawasan juga diperkuat melalui pengembangan sistem pemantauan berbasis integrasi data spasial dan perizinan oleh BNPB. Sistem tersebut memungkinkan identifikasi titik panas dan area terbakar yang kemudian dicocokkan dengan data penguasaan maupun perizinan lahan, termasuk konsesi perusahaan. Hasil pemetaan dapat menjadi bahan verifikasi lapangan serta mendukung proses penegakan hukum oleh instansi terkait. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla mulai diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi juga penelusuran tanggung jawab dan pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang.

Sementara itu, penilaian terhadap tingkat dukungan publik kepada Presiden juga perlu ditempatkan dalam konteks yang tepat. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Oktober 2026 mencatat persetujuan terhadap kinerja Prabowo sebesar 44,5 persen. Namun, laporan mengenai hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa penilaian publik dipengaruhi berbagai persoalan, antara lain kondisi ekonomi, situasi politik, penegakan hukum, dan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Oleh karena itu, angka tersebut tidak dapat secara langsung disederhanakan sebagai gambaran penolakan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo akibat persoalan karhutla semata.

Meski berbagai langkah telah dilakukan, tantangan penanganan masih besar. Analisis satelit Nusantara Atlas yang diberitakan pada 11 November 2026 memperkirakan area kumulatif yang terbakar mencapai 2,88 juta hektare hingga akhir Oktober. Sementara itu, angka resmi pemerintah yang terakhir diumumkan untuk periode hingga akhir Juli berada di kisaran 202 ribu hektare. Perbedaan periode dan metode pengukuran perlu diperhatikan, tetapi kondisi ini sekaligus menegaskan pentingnya pembaruan data resmi secara berkala, transparansi informasi, dan evaluasi terhadap efektivitas penanganan di lapangan.

Di sisi lain, terdapat perkembangan positif yang patut dicatat. ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) pada 5 November 2026 menurunkan peringatan kabut asap lintas negara di kawasan ASEAN bagian selatan menjadi Level 1 seiring meningkatnya curah hujan, berkurangnya titik panas, dan membaiknya kondisi asap regional. Meski demikian, risiko kebakaran dan asap lokal di sejumlah wilayah yang lebih kering masih tetap ada. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kondisi lapangan terus berubah dan upaya penanganan harus tetap dilanjutkan.

Pada akhirnya, kepemimpinan Presiden Prabowo dalam menghadapi karhutla perlu dinilai secara menyeluruh, mulai dari instruksi, kebijakan, pengerahan sumber daya, penegakan hukum, hingga hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan, tetapi penilaian yang adil juga harus memperhitungkan langkah-langkah yang telah diambil dan perkembangan yang terjadi di lapangan. Penderitaan warga tidak boleh diabaikan, sementara upaya pemerintah juga tidak semestinya dihilangkan dari gambaran pemberitaan. Karhutla memang belum sepenuhnya berakhir, tetapi penanganannya terus diperkuat. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh instruksi tersebut benar-benar menghasilkan perlindungan bagi masyarakat, pemulihan lingkungan, dan pencegahan kebakaran secara berkelanjutan.