Desakan Prabowo Ikut Mundur Tidak Berdasar, Kepemimpinan Presiden Harus Dinilai Secara Konstitusional

Perkembangan polemik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan desakan politik yang turut mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto agar ikut mengundurkan diri. Namun, tuntutan tersebut perlu disikapi secara proporsional karena persoalan yang melibatkan Wakil Presiden tidak serta-merta menjadi alasan konstitusional untuk meminta Presiden melepaskan jabatannya. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden memang dipilih dalam satu pasangan, tetapi keduanya memiliki kedudukan, kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang diatur secara tersendiri dalam konstitusi. Karena itu, menghubungkan polemik pengunduran diri yang dilakukan Wakil Presiden dengan tuntutan agar Presiden ikut mundur merupakan penyederhanaan persoalan yang tidak tepat.

Perkembangan terbaru pada 12 November 2026 menunjukkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI, setelah sebelumnya menyampaikan niat tersebut kepada Presiden Prabowo. Langkah ini berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan dan dokumen pencalonannya yang menjadi perhatian setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan tersebut. DPR kemudian membatalkan rapat paripurna yang sedianya membahas usulan tersebut pada 12 November. Dengan demikian, persoalan yang berkembang memiliki konteks hukum dan politik tersendiri yang secara spesifik berkaitan dengan jabatan Wakil Presiden, bukan otomatis menjadi persoalan yang mengharuskan Presiden ikut mundur. 

Secara konstitusional, tuntutan agar Presiden Prabowo ikut mengundurkan diri juga tidak dapat dibangun hanya berdasarkan prinsip bahwa Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam satu pasangan. Pasal 7A UUD 1945 secara tegas mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan. Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan pemberhentian melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi mengenal mekanisme pemberhentian yang dapat ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dasar hukum masing-masing. Artinya, persoalan yang menimpa salah satu pejabat tidak otomatis menjadi dasar untuk memberhentikan pejabat lainnya. 

Di sisi lain, tidak terdapat dasar yang dapat disamakan antara polemik dokumen pendidikan Gibran dengan tuntutan pemberhentian Presiden Prabowo. Tidak cukup hanya dengan menghubungkan keduanya sebagai pasangan pemimpin nasional, kemudian menyimpulkan bahwa Presiden harus ikut bertanggung jawab atas setiap persoalan hukum yang melibatkan Wakil Presiden. Pertanggungjawaban dalam pemerintahan harus didasarkan pada tindakan, kewenangan, dan bukti yang relevan, bukan semata-mata hubungan politik. Apabila terdapat kritik terhadap kebijakan Presiden, kritik tersebut tentu harus dijawab melalui evaluasi kebijakan, pengawasan parlemen, dan mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui generalisasi tuntutan pengunduran diri.

Oleh karena itu, penilaian terhadap kepemimpinan Prabowo seharusnya dilakukan secara objektif berdasarkan pelaksanaan tugas pemerintahan, kebijakan publik, kondisi ekonomi, stabilitas nasional, serta hasil program pembangunan yang dijalankan. Setiap kebijakan yang dinilai bermasalah harus dikritisi secara terbuka dan setiap kekurangan pemerintah harus dievaluasi secara transparan. Namun, mengubah persoalan yang secara spesifik menyangkut Wakil Presiden menjadi desakan agar Presiden turut mengundurkan diri justru berpotensi mengaburkan substansi persoalan yang sebenarnya. Negara membutuhkan pengawasan yang kuat, bukan pencampuradukan persoalan hukum, kepentingan politik, dan pertanggungjawaban jabatan tanpa dasar yang jelas.

Desakan agar Presiden Prabowo ikut mundur tidak seharusnya diterima sebagai konsekuensi otomatis dari pengunduran diri Wakil Presiden Gibran. Setiap pejabat negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan pelaksanaan kewenangannya berdasarkan konstitusi. Presiden Prabowo harus tetap dinilai berdasarkan kinerja dan tanggung jawab konstitusionalnya sendiri, sebagaimana setiap pejabat publik lainnya. Kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar, tetapi tuntutan politik harus tetap berpijak pada fakta dan mekanisme hukum. Stabilitas pemerintahan, kepastian konstitusi, serta kepentingan masyarakat luas harus ditempatkan di atas kepentingan untuk memperluas polemik politik menjadi krisis kepemimpinan nasional.