Pemerintah Tegaskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Sesuai Aturan dan Bentuk Penghormatan Negara

Pemerintah menegaskan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, telah dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan gelar tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025, sebagai bentuk penghormatan negara atas jasa besar Soeharto dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun fondasi ekonomi Indonesia. Keputusan ini menjadi bagian dari upaya negara untuk memberikan penghargaan terhadap tokoh-tokoh yang memiliki kontribusi nyata bagi bangsa.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa seluruh nama tokoh yang menerima gelar Pahlawan Nasional telah melalui proses pembahasan panjang. Proses tersebut melibatkan berbagai unsur seperti kementerian, lembaga, parlemen, hingga tokoh-tokoh nasional. Menurutnya, keputusan ini tidak diambil secara tergesa-gesa, tetapi melalui penilaian mendalam untuk memastikan bahwa seluruh penerima gelar benar-benar memenuhi kriteria kepahlawanan.

Prasetyo menambahkan bahwa dalam konteks Soeharto, negara memandang penting kontribusi beliau dalam menjaga stabilitas nasional serta memajukan pembangunan ekonomi. Selama tiga dekade memimpin Indonesia, Soeharto meninggalkan jejak sejarah berupa pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Semua itu menjadi alasan kuat mengapa negara memberikan penghormatan melalui gelar Pahlawan Nasional.

Di tengah beragam reaksi publik terhadap keputusan tersebut, Prasetyo mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas di era digital saat ini. Ia menekankan bahwa tantangan bangsa kini bukan lagi perang fisik, melainkan bagaimana menyatukan perbedaan pandangan di tengah derasnya arus informasi. Menurutnya, menjaga ruang publik tetap sehat dan produktif merupakan bagian dari tugas bersama sebagai warga negara.

Dengan penegasan pemerintah ini, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran sejarah dan penghargaan terhadap para pemimpin bangsa. Pengakuan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan Indonesia hari ini berdiri di atas fondasi yang telah diletakkan generasi terdahulu. Pemerintah berharap masyarakat dapat melihat keputusan ini sebagai bentuk penghormatan dan bukan sebagai upaya menutupi sejarah, melainkan menempatkan jasa tokoh bangsa secara proporsional.