Musrenbang HAM Nasional Pertama Dapat Dukungan Luas, Indonesia Diapresiasi hingga Tingkat Internasional

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Nasional pertama di Indonesia resmi mendapat dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena sejalan dengan visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dinilai sebagai lompatan besar dalam memperkuat perencanaan pembangunan berbasis HAM dan memastikan nilai-nilai keadilan hadir secara nyata di seluruh wilayah Indonesia. Kemendagri menegaskan disiplin perencanaan seperti Musrenbang HAM merupakan fondasi penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang humanis dan inklusif.

Tidak hanya Kemendagri, Komisi XIII DPR RI turut menyambut baik pelaksanaan Musrenbang HAM perdana ini. Komisi XIII menilai, forum tersebut menjadi instrumen strategis untuk memperkuat harmonisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga dalam bidang HAM. Selain itu, Musrenbang HAM juga mendorong sinkronisasi program pembangunan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Kehadiran forum ini dianggap membawa paradigma baru dalam pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.

Dalam konteks Papua, pemerintah juga mendapatkan apresiasi atas upaya menghadirkan keadilan dan perlindungan HAM secara konsisten. Sejumlah program pembangunan, pendampingan sosial, serta peningkatan layanan publik disebut sebagai bukti nyata komitmen negara dalam memastikan jaminan HAM bagi seluruh warga Papua. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan sosial, ekonomi, dan perlindungan hak dasar warganya.

Dukungan internasional turut memperkuat posisi Indonesia dalam agenda HAM global. Utusan Khusus Australia Bidang HAM Internasional, Hon Mark Dreyfus KC, menyatakan secara terbuka bahwa Australia siap mendukung Indonesia apabila mencalonkan diri sebagai Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, langkah-langkah kebijakan HAM yang ditempuh Indonesia mencerminkan komitmen yang kuat dan layak mendapatkan pengakuan di tingkat dunia.

Dengan dukungan nasional dan internasional tersebut, Musrenbang HAM Nasional pertama menjadi momentum penting dalam memperkuat arsitektur perlindungan HAM di Indonesia. Pemerintah optimistis forum ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Transformasi kebijakan berbasis HAM ini diharapkan membawa Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang lebih adil serta memperkuat posisi negara dalam percaturan HAM global.