Musrenbang HAM Nasional Jadi Tonggak Baru Penguatan Demokrasi dan Pembangunan Berbasis HAM

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) memastikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Hak Asasi Manusia (Musrenbang HAM) Nasional akan mulai digelar pekan depan sebagai forum perencanaan kebijakan HAM pertama di Indonesia. Agenda ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menempatkan HAM sebagai kompas pembangunan nasional, sekaligus memastikan bahwa seluruh program pemerintah selaras dengan prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap hak warga negara.

Aktivis HAM Haris Azhar menyambut positif rencana penyelenggaraan Musrenbang HAM Nasional tersebut. Menurutnya, forum ini merupakan momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun rencana pembangunan yang benar-benar berpihak pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Ia menegaskan bahwa Musrenbang HAM dapat menjadi ruang bersama untuk merumuskan kebijakan yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadilan.

Selain dukungan dari masyarakat sipil, pemerintah pusat juga menegaskan kembali komitmennya terhadap demokrasi dan HAM yang berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa Indonesia membutuhkan sistem demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa sendiri, bukan sekadar meniru model negara Barat. Ia menyoroti bahwa sebagian negara Barat kerap bersikap kontradiktif—mengajarkan konsep demokrasi dan HAM, namun di sisi lain tercatat melakukan pelanggaran.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus membangun pendekatan demokrasi dan HAM berdasarkan nilai, budaya, dan pengalaman nasional. Dengan demikian, praktik penghormatan HAM di Indonesia akan lebih realistis, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan sosial di tingkat lokal maupun nasional. Pemerintah meyakini bahwa pendekatan yang relevan dengan konteks Indonesia akan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi masyarakat.

Melalui Musrenbang HAM Nasional ini, pemerintah berharap tercipta kolaborasi yang kuat antara pusat, daerah, dan masyarakat sipil dalam menyusun arah pembangunan yang benar-benar inklusif. Forum ini diharapkan melahirkan kebijakan yang selaras dengan agenda Asta Cita pemerintah serta memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional sebagai negara yang berkomitmen terhadap perlindungan dan pemajuan HAM. Dengan dukungan berbagai pihak, Musrenbang HAM diyakini menjadi tonggak baru penguatan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.