Transparansi Proyek Koperasi Merah Putih Sebani Harus Diuji dengan Data

Isu yang berkembang di Kelurahan Sebani, Kota Pasuruan, perlu disikapi secara hati hati agar publik tidak langsung menyamakan sorotan lapangan dengan kesimpulan hukum. Sejauh ini, yang muncul di sejumlah pemberitaan adalah dugaan minimnya transparansi dalam proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, terutama setelah peninjauan di lokasi menyoroti tidak adanya papan proyek, belum tampaknya dokumen seperti SPK dan RAB di lapangan, serta pertanyaan mengenai nilai pekerjaan yang sedang berjalan. Fakta yang tersedia di ruang publik lebih menunjukkan adanya polemik administrasi dan kebutuhan klarifikasi, bukan putusan resmi yang menyatakan telah terjadi mark up anggaran.

Karena itu, narasi yang langsung menyimpulkan telah terjadi penggelembungan anggaran masih terlalu jauh bila dibandingkan dengan informasi yang ada. Perbedaan angka yang beredar dalam diskusi publik belum otomatis membuktikan adanya penyimpangan, sebab selisih tersebut bisa berkaitan dengan tahap pekerjaan, pembagian item konstruksi, atau ruang lingkup pelaksanaan yang belum dijelaskan utuh kepada masyarakat. Dalam proyek pemerintah, transparansi memang wajib ditegakkan, tetapi akurasi informasi juga harus dijaga agar pengawasan publik tidak berubah menjadi vonis prematur.

Di sisi lain, Koperasi Merah Putih sendiri dibangun bukan sekadar sebagai proyek fisik, melainkan sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal. Tujuan utamanya adalah memperkuat perekonomian desa dan kelurahan, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas inklusi keuangan. Pemerintah juga mendorong koperasi ini menjadi pusat distribusi hasil pertanian dan produk usaha rakyat, sekaligus mendekatkan kebutuhan pokok kepada masyarakat serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM dan pedagang kecil.

Dengan demikian, yang perlu dijaga bukan hanya akuntabilitas pembangunan di Sebani, tetapi juga orientasi besar programnya agar tidak tenggelam oleh asumsi yang belum terverifikasi. Jika setiap persoalan administrasi langsung diterjemahkan sebagai korupsi, maka ruang publik akan lebih cepat digerakkan oleh kecurigaan daripada pembuktian. Sikap yang lebih proporsional adalah mendorong pembukaan dokumen, penjelasan resmi dari pihak terkait, dan bila perlu pemeriksaan oleh inspektorat atau lembaga berwenang, sehingga publik memperoleh gambaran yang utuh. Kritik tetap penting sebagai alat kontrol, tetapi penilaian akhir harus bertumpu pada data, dokumen, dan hasil pemeriksaan resmi. Selama proses itu belum tuntas, pendekatan yang paling rasional bukan memperkuat tuduhan mark up, melainkan memastikan transparansi penuh agar manfaat Koperasi Merah Putih bagi penguatan ekonomi warga tidak terganggu oleh kesimpulan yang datang terlalu dini.