DPR dan Pemerintah Dorong Penguatan Anggaran K L untuk Prioritas Nasional 2027

Pemerintah dan DPR mulai mengonsolidasikan kebutuhan anggaran kementerian dan lembaga untuk RAPBN 2027 dengan pendekatan yang lebih selektif, terukur, dan berbasis prioritas nasional. Meski pagu indikatif belanja K/L 2027 berada di angka Rp1.381 triliun, lebih rendah dibanding APBN 2026 sebesar Rp1.510,5 triliun, pembahasan di sejumlah komisi DPR menunjukkan bahwa tambahan anggaran diarahkan untuk sektor-sektor strategis yang berdampak langsung pada pelayanan publik, pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, energi, lingkungan, dan pertahanan negara.

Di sektor pendidikan, Komisi X DPR pada 17 Juni 2026 mendukung tambahan anggaran Kemendikdasmen sebesar Rp40,75 triliun. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa tambahan tersebut dibutuhkan untuk mendukung wajib belajar 13 tahun, pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, digitalisasi pendidikan, vokasi, serta penguatan kebahasaan dan kesastraan. Pada hari yang sama, Komisi X juga menyetujui tambahan anggaran Kemdiktisaintek sebesar Rp17,18 triliun untuk memperkuat beasiswa, mutu perguruan tinggi, riset, dan ekosistem sains-teknologi.

Penguatan anggaran juga terlihat pada sektor sosial dan keagamaan. Komisi VIII DPR menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan untuk Kemenag, Kemensos, PPPA, Kementerian Haji dan Umrah, BNPB, serta BPJPH. Dalam rapat tersebut, Marwan menegaskan bahwa persetujuan ini menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dalam penyusunan APBN 2027. Kemenag mendapat pagu Rp87,6 triliun dengan usulan tambahan Rp41,8 triliun, sementara Kemensos memperoleh pagu Rp84,7 triliun dengan usulan tambahan Rp22,4 triliun.

Di bidang infrastruktur, transportasi, dan perumahan, Komisi V DPR menyoroti kebutuhan anggaran Kemenhub sebesar Rp55,162 triliun, jauh di atas pagu indikatif Rp28,349 triliun, serta kebutuhan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp106 triliun. Pada sektor energi, Kementerian ESDM mendapat pagu indikatif Rp27,335 triliun dan menyatakan sekitar 80 persen anggaran akan diarahkan untuk program pro-rakyat, termasuk jargas, pipa gas, dan konverter kit bagi petani.

Kementerian lingkungan, pemerintahan dalam negeri, IKN, dan pertahanan juga masuk dalam peta penguatan anggaran. KLH/BPLH mengusulkan tambahan Rp1,339 triliun untuk kualitas lingkungan hidup, dukungan manajemen, serta ketahanan bencana dan perubahan iklim. Komisi II DPR mendukung tambahan untuk Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN, termasuk usulan OIKN Rp15,206 triliun. Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajukan tambahan Rp195 triliun setelah kebutuhan pertahanan dihitung mencapai Rp667 triliun dan pagu indikatif berada di Rp139 triliun.

Rangkaian pembahasan ini menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR sedang menata ulang kapasitas fiskal agar belanja negara tidak sekadar besar, tetapi lebih tajam menyasar prioritas pembangunan. Tambahan anggaran belum final, namun proses ini memberi sinyal positif bahwa RAPBN 2027 diarahkan untuk menjaga kesinambungan program strategis, memperkuat layanan dasar, dan meningkatkan daya tahan negara di tengah tekanan ekonomi, sosial, iklim, dan keamanan.