KDMP Tlogoadi dan Penataan Aset Desa, Layanan Pendidikan Tetap Jadi Prioritas

Polemik relokasi Kantor Korwil Pendidikan Kapanewon Mlati perlu dilihat secara utuh, bukan hanya dari potongan narasi media sosial. Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Mustadi, pada Jumat, 19 Juni 2026, menegaskan bahwa pemindahan operasional Korwil Pendidikan Mlati bukan keputusan mendadak, melainkan rencana yang sudah bergulir sekitar setahun dan telah melalui kajian antarinstansi. Operasional sementara dipindahkan ke kompleks SD Negeri Tlogoadi, yang berada di belakang kantor lama, dengan ruang yang disebut mencukupi karena sekolah hanya menggunakan satu rombongan belajar dari total dua rombongan belajar. Mustadi juga memastikan ruang kosong dapat dimanfaatkan tanpa mengganggu aktivitas murid, dan proses alih fungsi berjalan melalui koridor administratif yang sah serta tidak mengabaikan pelayanan publik.

Konteks penting lainnya adalah penataan aset Kalurahan Tlogoadi. Mustadi menjelaskan bahwa lahan kantor lama Korwil akan ditata untuk pembangunan ruko komersial yang disewakan, dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kalurahan agar manfaatnya kembali ke kegiatan masyarakat. Pemkab Sleman juga menyebut pemilihan lokasi untuk KDMP telah memperhatikan aspek legalitas lahan, termasuk kepastian tidak berada pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan maupun Lahan Sawah Dilindungi. Mustadi menyatakan dirinya bersama Lurah Tlogoadi Sutarja telah melapor kepada Bupati Sleman Harda Kiswaya dan memperoleh izin, sehingga narasi bahwa kebijakan ini diputuskan tiba-tiba tidak tepat.

Koperasi Desa Merah Putih sendiri merupakan bagian dari agenda nasional untuk memperkuat ekonomi desa. Pada 16 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dengan tujuan memperkuat distribusi pangan, pengelolaan hasil pertanian, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah juga mulai menggeser pendekatan dari sekadar mengejar jumlah bangunan menuju keberlanjutan usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dalam rapat kerja Komisi VI DPR pada 11 Juni 2026, menyebut fokus sementara diarahkan pada sekitar 40.000 titik yang lebih realistis, dengan 12.533 lokasi selesai dibangun, 22.737 dalam konstruksi, dan sekitar 35.000 lahan terverifikasi.

Karena itu, isu Mlati sebaiknya ditempatkan sebagai tantangan transisi aset, bukan bukti bahwa pendidikan dikorbankan. Kritik publik tetap penting untuk memastikan ruang kerja Korwil layak, dokumen aman, layanan guru tidak terhambat, dan relokasi permanen disiapkan dengan jelas. Namun, menyederhanakan persoalan menjadi pertentangan antara KDMP dan pendidikan justru menutup peluang melihat manfaat lebih besar, yakni layanan pendidikan tetap berjalan, aset desa lebih produktif, dan koperasi desa memiliki basis operasional untuk menggerakkan ekonomi warga.