Tata Kelola Diperkuat, KDMP Bergerak Jadi Motor Ekonomi Desa

Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP mulai memasuki fase penting sebagai penggerak ekonomi desa yang tidak hanya berfokus pada pembangunan gerai, tetapi juga pada penguatan produksi, distribusi, pembiayaan, dan tata kelola usaha rakyat. Arah ini terlihat dari perkembangan terbaru di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bandung yang pada 20 Juni 2026 menyiapkan penguatan akses modal KDKMP melalui skema LPDB dan KUR. Bupati Bandung Dadang Supriatna menyebut dukungan pembiayaan tersebut diperlukan agar koperasi dapat mengembangkan usaha produktif, salah satunya budidaya cabai merah varietas Tanjung di Desa Lengkong, Bojongsoang, yang berpotensi menghasilkan hampir Rp500 juta per hektare per tahun dan bisa mencapai sekitar Rp5 miliar jika 10 hektare lahan dimanfaatkan optimal.

Perkembangan itu menunjukkan KDMP dapat menjadi simpul ekonomi lokal yang menghubungkan petani, pelaku usaha desa, pasar lokal, dan kebutuhan program pemerintah. Dalam model seperti ini, koperasi tidak hanya menjadi tempat jual beli kebutuhan pokok, tetapi juga dapat berperan sebagai produsen, agregator, sekaligus offtaker hasil pertanian masyarakat. Dadang Supriatna bahkan menilai KDMP Lengkong memiliki peluang memasok kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah Bojongsoang dan sekitarnya, sehingga hasil produksi desa tidak perlu bergantung pada rantai pemasaran yang terlalu panjang.

Dari sisi kelembagaan, penguatan tata kelola juga mulai terlihat. Pada 19 Juni 2026, Dinas Koperasi Kabupaten Bandung mencatat 102 gerai KDKMP telah terbangun, sementara 209 KDKMP telah melaksanakan rapat anggota tahunan hingga Mei 2026 dengan total volume usaha mencapai Rp9,37 miliar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung Dindin Hidayat menegaskan RAT menjadi instrumen penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Secara nasional, Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada 11 Juni 2026 melaporkan 12.533 KDMP telah selesai dibangun, 22.737 masih dalam proses pembangunan, dan 1.061 KDMP mulai beroperasi. Ferry menjelaskan KDMP memiliki fungsi strategis, yaitu menyalurkan barang bersubsidi dan kebutuhan pokok, menyerap produk masyarakat desa, serta menjadi instrumen pemerintah paling dekat dengan warga untuk menyalurkan program agar lebih tepat sasaran.

Kunci keberhasilan KDMP tetap berada pada kualitas pelaksanaan. Karena itu, pembukaan ruang pengawasan publik menjadi penting. Pada 18 Juni 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengajak perwakilan mahasiswa ikut mengawal perbaikan tata kelola MBG dan KDMP melalui kunjungan ke Ende, Gorontalo, dan Papua. Dengan pengawasan, pendampingan, dan model usaha yang sesuai potensi desa, KDMP berpeluang menjadi instrumen nyata untuk memperkuat ekonomi rakyat dari bawah.