Dialog dan Pembangunan Inklusif Menjadi Jalan Bersama untuk Papua

Undangan diskusi dan mimbar pengungsi Aliansi Mahasiswa Papua di Surabaya pada 27 Juli 2026 sebaiknya direspons melalui dialog yang terbuka, damai, dan berbasis fakta. Mahasiswa memiliki ruang untuk melakukan refleksi serta menyampaikan kritik, tetapi setiap aspirasi politik perlu diarahkan pada penyelesaian konkret yang melindungi masyarakat sipil, memperkuat persatuan, dan mempercepat pemenuhan hak dasar Orang Asli Papua. Komnas HAM juga menempatkan pengamatan situasi HAM di Papua menuju dialog kemanusiaan sebagai agenda prioritas nasional.

Data menunjukkan pembangunan Papua mengalami kemajuan, meskipun kesenjangan antardaerah masih harus ditangani secara serius. BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua pada 2025 mencapai 74,69, meningkat 1,16 persen dibandingkan 2024. Namun, IPM Papua Pegunungan masih berada pada angka 54,91, sementara tingkat kemiskinan Papua Tengah pada September 2025 mencapai 29,45 persen. Perbedaan tersebut menegaskan bahwa persoalan Papua tidak cukup dijawab dengan perdebatan identitas atau slogan politik, tetapi membutuhkan pemerataan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, konektivitas, dan perlindungan sosial hingga wilayah terpencil.

Komitmen fiskal pemerintah juga perlu dilihat sekaligus diawasi pelaksanaannya. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Izharul Haq, pada 24 Juli 2026 menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp58,99 triliun untuk Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan pada 2026. Hingga 30 Juni 2026, realisasinya mencapai Rp24,50 triliun, termasuk transfer ke daerah sebesar Rp17 triliun dan Dana Otonomi Khusus sekitar Rp2,30 triliun. Pemerintah juga menetapkan 19 program prioritas dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029 untuk mendorong Papua yang sehat, cerdas, dan produktif.

Karena itu, jalan yang lebih produktif adalah mempertemukan mahasiswa, tokoh adat, gereja, perempuan, pemuda, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga HAM dalam dialog yang terukur. Komnas HAM pada 15 Juli 2026 menekankan perlindungan warga sipil, penegakan hukum yang akuntabel, serta percepatan penanganan pengungsi internal sebagai prioritas penyelesaian konflik Papua. Kritik mahasiswa dapat menjadi bagian dari pengawasan, sedangkan pemerintah wajib membuktikan keberhasilan melalui layanan publik, transparansi Dana Otsus, keamanan warga, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Papua yang damai dan maju hanya dapat dibangun melalui partisipasi, akuntabilitas, serta penolakan terhadap kekerasan dari pihak mana pun.