Anggaran Pendidikan 2026 Tetap Prioritaskan Kesejahteraan Guru

Perdebatan mengenai gaji guru kembali menguat setelah Presiden Prabowo Subianto berbicara pada penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, pada 23 Juni 2026. Dalam pidato tersebut, Presiden mengaitkan rendahnya gaji guru dan keterbatasan anggaran dengan kebocoran ekonomi serta hilangnya penerimaan negara, bukan mengumumkan penghentian anggaran pendidikan atau pembatalan tunjangan guru. Pernyataan itu menekankan perlunya menutup kebocoran agar negara memiliki ruang fiskal lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik secara berkelanjutan.

Fakta APBN 2026 menunjukkan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah. Anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun, naik 9,8 persen dibandingkan outlook 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp274,7 triliun dialokasikan untuk tenaga pendidik, termasuk Rp19,2 triliun Tunjangan Profesi Guru non-PNS bagi 754.747 guru, Rp69 triliun TPG ASN daerah bagi sekitar 1,6 juta guru, serta Rp120,3 triliun untuk gaji dan tunjangan pendidik lainnya. Data ini menunjukkan bahwa pembiayaan guru tetap menjadi salah satu komponen terbesar dalam anggaran pendidikan.

Pemerintah juga memperluas kebijakan yang langsung menyentuh pendapatan guru pada 2026. Kemendikdasmen menaikkan insentif guru non-ASN dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan dengan anggaran sekitar Rp1,8 triliun bagi 377.143 penerima. TPG bagi guru non-ASN bersertifikat dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan, dengan alokasi sekitar Rp11,5 triliun untuk 392.870 guru. Untuk guru ASN daerah, pemerintah memproyeksikan anggaran TPG sebesar Rp72,2 triliun dan pada Januari 2026 telah merekomendasikan penyalurannya kepada sekitar 1,2 juta guru.

Perbaikan tidak hanya dilakukan melalui penambahan anggaran, tetapi juga perubahan tata kelola. TPG kini disalurkan langsung ke rekening guru setiap bulan untuk mengurangi keterlambatan birokrasi. Kemendikdasmen melaporkan pada 1 Juli 2026 bahwa 821 guru di Kabupaten Wakatobi telah menerima TPG dengan nilai total Rp9,8 miliar hingga Juni. Kritik terhadap kesejahteraan guru tetap diperlukan sebagai pengawasan, tetapi penilaiannya harus melihat keseluruhan kebijakan. Tantangan pemerintah adalah memastikan anggaran pendidikan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata terhadap pendapatan serta kualitas hidup guru.