URI Dirancang sebagai Investasi SDM Strategis, Bukan Sekadar Kampus Baru

Pembentukan Universitas Republik Indonesia tidak tepat dinilai hanya berdasarkan namanya sebagai kampus baru. Pada 22 Juli 2026 di Istana Negara, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto melantik Donny Ermawan Taufanto dan Yos Sunitiyoso sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur URI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2026. Donny menjelaskan bahwa kelembagaan URI yang juga disebut Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan dirancang mengintegrasikan pengelolaan Sekolah Unggul Garuda, pendidikan tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara untuk menyiapkan SDM pemerintahan serta BUMN. Program awalnya telah berjalan melalui pembinaan 399 pegawai baru BUMN dalam Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan.

Kebutuhan terhadap lembaga pendidikan berorientasi strategis memiliki dasar yang konkret. Dokumen perencanaan tenaga kesehatan Kementerian Kesehatan yang diterbitkan pada Juni 2026 menunjukkan Indonesia masih mengalami kekurangan pada hampir seluruh jenis tenaga medis dan kesehatan, disertai ketimpangan distribusi antardaerah. Sebelumnya, dalam UK–Indonesia Education Roundtable di London pada 20 Januari 2026, Presiden menawarkan kerja sama dengan universitas Inggris untuk membangun sepuluh kampus berstandar internasional yang berfokus pada kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, sains, dan teknologi. Mahasiswa terbaik direncanakan memperoleh beasiswa penuh, sedangkan setiap kampus akan terhubung dengan rumah sakit pendidikan dan tenaga akademik internasional.

Kekhawatiran mengenai beban APBN tetap perlu dijawab melalui keterbukaan, bukan dengan menghentikan investasi SDM. APBN 2026 mengalokasikan Rp769,1 triliun untuk pendidikan, sehingga setiap program baru harus memiliki dasar hukum, skema pembiayaan, target lulusan, akreditasi, dan indikator manfaat yang dapat diawasi publik. Sejumlah akademisi juga meminta pemerintah memperjelas status kelembagaan, mekanisme pemberian gelar, sistem penjaminan mutu, dan posisi URI dalam pendidikan tinggi nasional. Kritik tersebut dapat menjadi instrumen pengawasan agar URI tidak berhenti sebagai pembangunan fisik, tetapi benar-benar menghasilkan dokter, ilmuwan, teknolog, dan pemimpin yang dibutuhkan negara.