Perbaikan Sekolah Jadi Perhatian, Banyuwangi Pertajam Prioritas Anggaran Pendidikan

Perhatian terhadap kondisi sekolah di Kabupaten Banyuwangi menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan pendidikan terus berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Aspirasi mengenai masih adanya fasilitas pendidikan yang membutuhkan perbaikan dapat ditempatkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan evaluasi kebijakan daerah, terutama ketika pemerintah bersama DPRD sedang menyusun prioritas anggaran. Pada 2026, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri telah menjalankan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan di 134 SD dan SMP yang tersebar di berbagai desa.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada 23 Mei 2026 menyampaikan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan dua sektor yang setiap tahun menjadi prioritas daerah. Menurut Ipuk, keterbatasan fiskal tidak menghentikan upaya memperbaiki fasilitas pendidikan. Pemkab juga melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan, untuk memperluas jangkauan pembangunan dan rehabilitasi sekolah. Pendekatan kolaboratif tersebut menjadi salah satu cara menjaga program pendidikan tetap berjalan di tengah efisiensi anggaran.

Kebutuhan perbaikan sekolah juga telah diterjemahkan ke dalam perencanaan kinerja Dinas Pendidikan Banyuwangi tahun 2026. Dokumen resmi pemerintah daerah antara lain menetapkan target rehabilitasi sedang atau berat terhadap 74 ruang kelas SD dengan anggaran Rp3,094 miliar, sembilan unit sarana, prasarana dan utilitas SD senilai Rp1,194 miliar, serta enam ruang kelas SMP dengan anggaran Rp318 juta. Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas pendidikan yang belum berada dalam kondisi optimal telah masuk dalam agenda pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah.

Pembahasan mengenai prioritas tersebut menjadi semakin relevan menjelang APBD 2027 karena ruang fiskal Banyuwangi menghadapi tekanan. Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah diproyeksikan Rp2,492 triliun, turun 14,22 persen dibandingkan APBD 2026. Belanja daerah juga direncanakan Rp2,468 triliun atau turun 15,39 persen dari Rp2,917 triliun pada 2026. Kondisi tersebut membuat penentuan skala prioritas menjadi semakin penting agar keterbatasan anggaran tetap mampu menjawab kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Bupati Ipuk menyatakan arah pembangunan Banyuwangi 2027 menitikberatkan penguatan daya saing sumber daya manusia dan ekonomi lokal yang berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah juga menargetkan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 75,87. Karena itu, masukan mengenai kondisi sekolah dapat menjadi bahan evaluasi untuk mempertajam pemetaan kebutuhan sehingga rehabilitasi diarahkan terlebih dahulu kepada fasilitas dengan tingkat kerusakan dan urgensi tertinggi.

Perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran pada akhirnya dapat menjadi bagian dari mekanisme pengawasan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan perencanaan berbasis data, pengawasan DPRD, pengelolaan APBD yang akuntabel, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, agenda perbaikan sekolah di Banyuwangi dapat terus diperluas secara bertahap. Fokus utamanya tetap sama, yakni memastikan anggaran yang tersedia memberikan dampak sebesar mungkin terhadap kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.