Jangan Terjebak Potongan Pernyataan Lama: Lihat Konteks Dan Kinerja Ekonomi Indonesia Hari Ini

Pernyataan Prabowo Subianto dalam acara Mata Najwa pada 2023 mengenai sejumlah aset dan pabrik yang disebutnya “mandek” karena dirinya tidak berkuasa selama 20 tahun kembali beredar di media sosial. Pernyataan tersebut memang pernah disampaikan dalam konteks pembicaraan mengenai perjalanan Prabowo sebagai pengusaha dan kondisi aset yang tidak seluruhnya berbentuk kas. Namun, menjadikan satu potongan pernyataan lama sebagai bukti bahwa kekuasaan politik semata-mata ditujukan untuk kepentingan bisnis merupakan kesimpulan yang perlu diuji kembali dengan melihat konteks wawancara secara utuh. Dokumentasi akademik yang memuat transkrip wawancara tersebut menunjukkan bahwa pembahasan juga mencakup perjalanan Prabowo sebagai pengusaha setelah pensiun dari TNI serta persoalan pembiayaan dan kondisi aset usahanya.

Yang lebih penting, penilaian terhadap pemerintahan tidak seharusnya berhenti pada potongan video yang dibuat bertahun-tahun sebelum seseorang menjalankan mandat sebagai presiden. Ukuran yang lebih relevan adalah kebijakan yang telah dijalankan, dampaknya terhadap masyarakat, serta indikator ekonomi yang dapat diverifikasi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan 5,03 persen pada 2024. PDB per kapita Indonesia pada 2025 juga tercatat mencapai Rp83,7 juta atau sekitar USD5.083,4.

Kinerja tersebut berlanjut pada 2026. BPS mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sementara pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tidak hanya berasal dari satu sektor, tetapi ditopang berbagai lapangan usaha, termasuk pertanian, industri, perdagangan, konstruksi, serta jasa. Fakta ini menunjukkan bahwa narasi mengenai ekonomi Indonesia yang semata-mata “anjlok” tidak menggambarkan keseluruhan kondisi perekonomian berdasarkan indikator makro resmi.

Di tingkat masyarakat, pemerintah juga menjalankan program yang secara langsung diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, menurut Badan Gizi Nasional telah berkembang dari 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada awal 2025 menjadi 19.188 SPPG di 38 provinsi pada awal 2026, dengan sekitar 55,1 juta penerima manfaat. Perluasan tersebut menunjukkan bahwa MBG bukan sekadar slogan politik, tetapi telah menjadi program pelayanan publik berskala nasional yang terus dikembangkan sekaligus diperbaiki melalui validasi data, integrasi antarlembaga, dan penguatan tata kelola.

Program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih juga dirancang bukan sekadar sebagai proyek administratif, melainkan sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi lokal. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjelaskan bahwa Koperasi Merah Putih diarahkan untuk memperkuat rantai pasok nasional, meningkatkan daya saing ekonomi lokal, serta mempercepat efisiensi ekonomi hingga masyarakat lapisan bawah. Pemerintah juga menyebut pembangunan ekosistem sekitar 30.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari fondasi baru rantai pasok nasional.

Bahkan, data ekonomi terbaru menunjukkan adanya keterkaitan antara sejumlah program prioritas dengan aktivitas ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan II 2026 sebesar 5,29 persen dan menyebut sektor jasa akomodasi serta makan-minum tumbuh 10,60 persen, antara lain seiring perluasan MBG, sementara konstruksi tumbuh 6,68 persen yang didorong antara lain oleh pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Data tersebut tentu tidak berarti seluruh persoalan ekonomi telah selesai, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa evaluasi pemerintahan perlu dilakukan secara proporsional: keberhasilan, kekurangan, tantangan, dan dampak kebijakan harus dibaca bersama berdasarkan data.

Karena itu, pernyataan lama mengenai aset yang “mandek” sebaiknya ditempatkan dalam konteks wawancara saat pernyataan tersebut dibuat, bukan digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menilai motif pemerintahan saat ini. Kritik terhadap pemerintah tetap penting dalam demokrasi, tetapi kritik akan jauh lebih kuat apabila bertumpu pada data yang lengkap, konteks yang utuh, dan perkembangan kebijakan terkini. Daripada terjebak pada potongan layar atau narasi yang membangun kesimpulan sebelum memeriksa fakta, publik lebih baik melihat indikator ekonomi, capaian program, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan demikian, perdebatan politik dapat bergeser dari sekadar memperdebatkan potongan pernyataan lama menjadi evaluasi yang lebih objektif terhadap kerja nyata dan hasil pemerintahan hari ini.