Revitalisasi 116 Sekolah di Bireuen Terus Berjalan Pascabencana

Pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bireuen, Aceh, terus berlangsung setelah banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Bencana yang dipicu hujan intensif sejak 25 November 2025 itu menjangkau 17 kecamatan dan menyebabkan kerusakan luas pada rumah, jalan, jembatan, serta fasilitas pendidikan. Laporan BPBD Bireuen pada 1 Desember 2025 mencatat kerusakan ruang sekolah dan ratusan unit mebel pendidikan pada jenjang TK, SD, dan SMP.

Sebagai bagian dari pemulihan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 10 Maret 2026 memulai revitalisasi 116 sekolah terdampak bencana di Kabupaten Bireuen. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa seluruh sekolah tersebut telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan total bantuan mencapai Rp167,4 miliar. Sebanyak 86 sekolah ditangani secara swakelola oleh satuan pendidikan, sedangkan 30 sekolah lainnya dilaksanakan bersama TNI AD. Bantuan diberikan sesuai tingkat dan jenis kebutuhan setiap sekolah, mulai dari ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, toilet hingga fasilitas administrasi.

Perkembangan pemulihan juga mendapat perhatian pemerintah pusat. Pada 6 Agustus 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau renovasi SD Negeri 7 Jangka yang terdampak banjir lumpur November 2025. Dalam kunjungan yang sama, Gibran mendatangi SD Negeri 11 Jangka setelah menerima laporan mengenai fasilitas sekolah yang masih membutuhkan perbaikan. Ia kemudian meminta jajaran terkait mengecek kondisi bangunan, mengkaji kebutuhan, serta mencari skema anggaran agar penanganan dapat ditindaklanjuti.

Di tengah proses pemulihan tersebut, pembangunan infrastruktur ekonomi desa seperti gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga berlangsung melalui skema kebijakan tersendiri. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026 mengatur mekanisme pembiayaan pembangunan fisik gerai dan pergudangan koperasi melalui perbankan serta penyaluran DAU, DBH, atau Dana Desa. Sementara revitalisasi sekolah di Bireuen memperoleh alokasi khusus melalui program Kemendikdasmen. Dengan jalur program yang berbeda, pembangunan ekonomi desa dan pemulihan fasilitas pendidikan dapat berjalan secara paralel, dengan kebutuhan sekolah terdampak tetap menjadi bagian dari agenda pemulihan pascabencana yang sedang berlangsung.