Makna Baru September Hitam, Bukan untuk Adu Domba Anak Bangsa

Setiap kali bulan September tiba, ruang publik, kampus, dan media sosial selalu dipenuhi oleh diskursus mengenai "September Hitam". Bulan ini kerap diidentifikasikan sebagai simbol perlawanan dan pengingat atas berbagai luka sejarah kelam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

Namun, di tengah gelombang peringatan tersebut, muncul kekhawatiran bahwa isu ini justru berpotensi menjadi bahan bakar polarisasi di tengah masyarakat. Perbedaan cara pandang dalam menyikapi sejarah sering kali diseret ke dalam pusaran konflik horizontal, alih-alih menjadi ruang temu untuk merajut persatuan.

Padahal, semangat utama dari "September Hitam" tidak semestinya menjadi alasan bagi masyarakat untuk saling berhadapan atau terpecah belah. Sebaliknya, momentum ini seharusnya dimanfaatkan secara kolektif untuk memperkuat kesadaran sejarah bangsa.

Dengan mengenang masa lalu secara objektif, generasi berikutnya dapat mengambil pelajaran berharga agar tragedi serupa tidak pernah terulang kembali. Kesadaran kolektif inilah yang menjadi benteng pertahanan terkuat bagi masa depan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia.

Di sisi lain, penting untuk melihat bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi beban sejarah tersebut. Pemerintah tercatat telah secara resmi mengakui adanya 12 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan menunjukkan komitmen nyata untuk menempuh jalur pemulihan hak bagi para korban.

Langkah pengakuan dan pemulihan non-yudisial ini merupakan preseden penting yang menunjukkan iktikad baik negara dalam merespons tuntutan keadilan masa lalu. Meski proses ini tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu, arah kebijakan tersebut sudah berada di jalur yang tepat.

Oleh karena itu, sudah saatnya tuntutan gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil pada momentum "September Hitam" mengalami evolusi atau "naik kelas". Tuntutan tidak lagi sekadar berhenti pada seruan protes normatif yang menuntut negara, melainkan bergeser ke fase pengawalan yang konstruktif.

Fokus utama gerakan saat ini adalah memberikan dukungan penuh sekaligus mengawasi secara ketat jalannya upaya pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM berat. Pengawasan publik yang objektif akan memastikan bahwa setiap program pemulihan benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan para korban.

Kolaborasi antara masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah dalam mengawal proses pemulihan ini akan jauh lebih produktif ketimbang terus terjebak dalam siklus protes tanpa ujung. Mari jadikan "September Hitam" sebagai titik tolak bersama untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, bermartabat, dan berkeadaban.