Rekening Massal Belum Diluncurkan, Pemerintah Matangkan Skema agar Tak Dorman

Rencana pembukaan rekening massal bagi masyarakat memasuki tahap pematangan desain setelah pemerintah memutuskan belum menjalankannya pada 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 23 September 2026 mengatakan tahun ini digunakan untuk menyusun skema yang memastikan rekening baru benar-benar aktif dan tidak menjadi rekening dorman. Program tersebut diarahkan kepada masyarakat berusia 17 tahun ke atas sebagai bagian dari agenda perluasan inklusi keuangan dan penguatan saluran bantuan pemerintah. ANTARA News

Pemerintah sebelumnya menyampaikan beberapa proyeksi awal yang kemudian dikaji kembali. Pada 10 September, Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan estimasi anggaran Rp11 triliun belum final karena jumlah penerima, kebutuhan fiskal, dan integrasi data masih harus dihitung. Pada 23 September, Airlangga menyebut estimasi sekitar Rp3,8 triliun untuk saldo awal Rp50.000 per rekening. Dengan demikian, angka pembiayaan memang masih berada dalam proses penajaman sebelum menjadi kebijakan operasional. ANTARA News Pemilu 2024

Kebutuhan memperluas akses keuangan memiliki dasar data. OJK dan BPS mencatat indeks inklusi keuangan 2025 sebesar 80,51 persen dan literasi keuangan 66,46 persen. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada 12 September 2026 menyatakan pembukaan rekening massal dapat menjadi pintu masuk penting bagi generasi muda untuk menabung dan bertransaksi secara aman. OJK juga menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dan prosedur know your customer tetap wajib diterapkan. OJK

Pelaksanaannya juga membutuhkan integrasi data dalam skala besar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 24 September menjelaskan bahwa sekitar 170 juta penduduk telah tercatat memiliki rekening dan data tersebut perlu direkonsiliasi dengan Dukcapil untuk mengetahui secara tepat masyarakat yang belum memiliki rekening. Pemerintah menyiapkan BRI dan BSI dalam rancangan awal, sementara BSI telah menyatakan kesiapan melalui produk TabunganKu dan SimPel iB yang bebas biaya administrasi. ANTARA News Pemilu 2024

Karena itu, tantangan kebijakan bukan sekadar membuka rekening sebanyak mungkin, tetapi memastikan rekening aman, aktif, tepat sasaran, dan mempunyai kegunaan setelah dibuat. Jadwal yang sempat disebut mulai Oktober kemudian berubah menjadi tahap pematangan sepanjang 2026, sehingga konsistensi komunikasi publik tetap menjadi ruang evaluasi. Pada saat yang sama, finalisasi data, anggaran, KYC, keamanan informasi, dan skema penggunaan rekening sebelum pelaksanaan dapat mengurangi risiko rekening pasif maupun pengeluaran negara yang tidak efektif.