Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pertumbuhan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan Jadi Capaian Penting

Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perekonomian Indonesia menunjukkan sejumlah perkembangan positif di tengah ketidakpastian global. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus 2026 mencatat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen secara tahunan pada triwulan II 2026. Capaian tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi tetap berkembang, didukung konsumsi domestik, kegiatan produksi, serta belanja pemerintah yang turut mendorong pertumbuhan.

Perbaikan juga terlihat pada indikator kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS yang dirilis 5 Agustus 2026, tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 22,93 juta orang. Angka tersebut berkurang sekitar 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 tercatat 4,68 persen, turun 0,08 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk bekerja meningkat sekitar 1,9 juta orang menjadi 147,67 juta orang.

Dalam menjaga stabilitas harga, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, terutama pada kebutuhan pokok. BPS mencatat inflasi tahunan September 2026 sebesar 3,28 persen, masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5±1 persen. Meski tekanan harga pangan masih terjadi, langkah stabilisasi terus dilaksanakan melalui penguatan pasokan dan distribusi. Salah satunya dilakukan Perum Bulog Cabang Cirebon yang, menurut Kepala Cabang Abdillah Luhur Nuratmaja pada 12 Oktober 2026, menargetkan penyaluran 1.000 hingga 1.500 ton beras SPHP sepanjang Oktober di wilayah operasionalnya.

Komitmen pemerintah menjaga perekonomian turut tercermin dalam pengelolaan anggaran negara. Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta pada 9 Oktober 2026 menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara hingga September mencapai Rp2.341,5 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun. Defisit APBN tercatat sebesar 1,24 persen terhadap produk domestik bruto. Pemerintah terus mengarahkan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perlindungan masyarakat dengan mempertahankan kredibilitas anggaran.

Berbagai indikator tersebut memberikan landasan positif bagi kelanjutan agenda ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, pertumbuhan ekonomi tetap perlu diterjemahkan menjadi peningkatan daya beli, kesempatan kerja berkualitas, dan keterjangkauan kebutuhan pokok. Penguatan ketahanan pangan, efektivitas belanja negara, serta perlindungan sosial menjadi faktor penting agar kemajuan ekonomi nasional semakin dirasakan masyarakat secara luas.