10 November, Saatnya Mengawal Reformasi dengan Gagasan dan Solusi

Dinamika politik menjelang Hari Pahlawan 10 November 2026 kembali diwarnai isu rencana aksi aktivis 1998. Namun, kabar mengenai mobilisasi tersebut belum terkonfirmasi secara resmi.

Sementara itu, sejumlah kelompok aktivis yang tergabung dalam IKA 98, GERAK 98, dan 98 Garis Lucu telah menyampaikan Maklumat Matraman berisi desakan agar pemerintahan Prabowo-Gibran menjalankan agenda Reformasi 1998. Tuntutan tersebut menjadi bagian dari kritik masyarakat sipil terhadap perjalanan dua tahun pemerintahan.

Evaluasi terhadap pemerintah tentu merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, penilaian juga perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melihat kebijakan, capaian, serta tantangan yang masih dihadapi.

Dalam bidang ekonomi, misalnya, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen pada triwulan II 2026. Capaian ini menunjukkan aktivitas ekonomi tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global, meskipun pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masih perlu terus diperjuangkan.

Pemerintah juga menjalankan berbagai program yang diarahkan untuk memperluas manfaat pembangunan.

Hingga 30 September 2026, realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp574,2 triliun, sedangkan anggaran kesehatan mencapai Rp161,8 triliun. Selain itu, bantuan sosial terealisasi Rp115,8 triliun dan subsidi serta kompensasi mencapai Rp376,8 triliun. Angka tersebut memperlihatkan besarnya dukungan fiskal untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis juga menjadi salah satu kebijakan yang terus diperluas. Hingga akhir September 2026, program tersebut telah menjangkau 57 juta penerima manfaat dengan realisasi anggaran Rp153,2 triliun. Pelaksanaannya tentu masih membutuhkan pengawasan, terutama menyangkut kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, dan transparansi anggaran. Dengan evaluasi yang konsisten, program tersebut dapat terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal

Di sisi lain, tuntutan Reformasi 1998 tidak boleh dipersempit hanya pada pergantian kepemimpinan. Agenda tersebut juga menyangkut pemberantasan korupsi, penegakan hukum, kebebasan sipil, transparansi pemerintahan, dan penguatan lembaga demokrasi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh agenda tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan yang terukur. Kritik masyarakat sipil dapat menjadi masukan penting untuk mengidentifikasi persoalan dan mendorong perbaikan.

Peringatan Hari Pahlawan seharusnya menjadi momentum memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawal arah pembangunan. Penyampaian aspirasi melalui aksi damai merupakan hak warga negara, sementara dialog, advokasi, dan pengawasan kebijakan juga dapat menjadi saluran untuk memperjuangkan perubahan. Yang terpenting, setiap tuntutan disampaikan berdasarkan persoalan yang jelas dan disertai usulan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah, tetapi berbagai program dan capaian yang telah berjalan juga perlu diperhitungkan dalam evaluasi. Pemerintah harus terus membuktikan komitmen terhadap agenda Reformasi melalui transparansi, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan. Pada saat yang sama, masyarakat sipil memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai kepentingan publik. Dengan demikian, semangat Reformasi tidak berhenti sebagai tuntutan politik, melainkan menjadi proses perbaikan yang berkelanjutan.