Salam Tiga Jari Bukan Simbol Perpecahan! Demokrasi Dewasa, Persatuan Bangsa Tetap Menjadi Prioritas

Salam tiga jari yang belakangan ramai digunakan dalam demonstrasi dan media sosial kembali menjadi perbincangan publik. Beragam penafsiran muncul, bahkan tidak sedikit yang mengaitkannya dengan simbol negatif dan upaya mendiskreditkan pihak tertentu. Padahal, sebuah gestur tidak seharusnya langsung dijadikan dasar untuk memberikan penilaian terhadap seseorang maupun kelompok. Dalam kehidupan demokrasi, simbol merupakan bagian dari komunikasi sosial yang maknanya perlu dipahami berdasarkan konteks, tujuan, dan pesan yang ingin disampaikan.

Secara historis, salam tiga jari dikenal luas melalui film The Hunger Games, kemudian digunakan dalam sejumlah gerakan sosial dan pro-demokrasi di berbagai negara, termasuk Thailand, Hong Kong, dan Myanmar. Simbol tersebut berkembang menjadi ekspresi solidaritas, kebebasan, serta penolakan terhadap ketidakadilan. Artinya, gestur tiga jari bukanlah simbol yang memiliki satu makna universal. Penggunaannya dapat mengalami perubahan sesuai dengan situasi sosial, budaya, dan politik masyarakat yang menggunakannya. 

Di Indonesia sendiri, salam tiga jari pernah memiliki konteks berbeda. Pada 2014, simbol tersebut digunakan oleh sejumlah musisi dan kelompok masyarakat sipil melalui gerakan Salam Tiga Jari yang mengajak masyarakat mengakhiri perpecahan setelah kontestasi politik. Gerakan tersebut mengangkat semangat Sila Ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sejarah ini memperlihatkan bahwa sebuah simbol dapat menjadi sarana membangun kembali kebersamaan, bukan semata-mata instrumen untuk mempertajam perbedaan politik. 

Dalam konteks perkembangan terbaru, penggunaan salam tiga jari dalam aksi #IndonesiaSadar pada Oktober 2026 dikaitkan dengan ekspresi kritik, solidaritas, dan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional. Karena itu, penting untuk memahami bahwa penggunaan simbol tersebut tidak otomatis menunjukkan kebencian terhadap negara, penolakan terhadap seluruh institusi pemerintahan, ataupun keinginan memecah persatuan bangsa. Kritik terhadap kebijakan merupakan bagian dari dinamika demokrasi, sementara penilaian terhadap maksud suatu gerakan harus didasarkan pada pernyataan, tindakan, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dinamika penyampaian aspirasi perlu ditempatkan dalam kerangka negara demokratis yang menjunjung konstitusi. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara tegas menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada saat yang sama, Pasal 28J menegaskan pentingnya menghormati hak orang lain dan menaati pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya memberikan ruang untuk menyampaikan kritik, tetapi juga menuntut tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan tersebut. 

Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas nasional. Pemerintah perlu membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi, mengevaluasi kebijakan, dan memberikan penjelasan secara transparan. Sementara itu, masyarakat, mahasiswa, dan kelompok sipil dapat terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, damai, serta berbasis fakta. Perbedaan pandangan tidak semestinya menjadi alasan untuk saling memberi stigma, menyebarkan tuduhan tanpa bukti, ataupun menganggap pihak yang berbeda sebagai musuh bangsa. Demokrasi yang sehat justru tumbuh ketika kritik dan tanggung jawab berjalan beriringan.

Pada akhirnya, salam tiga jari maupun simbol politik lainnya tidak seharusnya dijadikan ukuran tunggal untuk menilai nasionalisme dan kecintaan seseorang terhadap Indonesia. Yang lebih penting adalah substansi perjuangan, kejujuran dalam menyampaikan informasi, serta kontribusi nyata bagi kepentingan masyarakat. Indonesia membutuhkan persatuan yang tidak dibangun melalui keseragaman pendapat, melainkan melalui sikap saling menghormati, keterbukaan, dan komitmen menjaga keutuhan bangsa. Demokrasi boleh menghadirkan perbedaan, kritik boleh disampaikan dengan lantang, tetapi persatuan Indonesia harus tetap menjadi kepentingan bersama.