Membedah Isu Ketimpangan Ekstrim dibalik Aksi Unjuk Rasa

Belakangan ini muncul narasi bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi akhir-akhir ini dipicu oleh ketimpangan ekstrim di masyarakat. Klaim tersebut tidak benar dan berdasar. Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nasional masih dalam jalur perbaikan, dan isu ketimpangan bukan faktor utama pemicu aksi.

Secara data, indikator sosial-ekonomi Indonesia mencatat tren positif dalam lima tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa koefisien gini indikator kesenjangan terus menurun dan kini berada di level yang relatif stabil. Angka kemiskinan ekstrem juga telah berhasil ditekan di bawah 1 persen. Pemerintah melalui berbagai program, seperti bantuan sosial, Makan Bergizi Gratis, pembangunan desa, hingga subsidi pendidikan dan kesehatan, konsisten menjaga agar tidak terjadi lonjakan kesenjangan di masyarakat.

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Prof. Bambang Brodjonegoro, menegaskan bahwa anggapan ketimpangan ekstrim sebagai pemicu gejolak sosial tidak sesuai dengan fakta. “Koefisien gini Indonesia terus membaik dalam lima tahun terakhir. Program-program pemerintah terbukti memperkuat pemerataan ekonomi, sehingga tidak benar jika ada narasi yang menyebut aksi unjuk rasa lahir karena kesenjangan ekstrim,” ujarnya.

Pandangan serupa datang dari dunia usaha. Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, M. Arsjad Rasjid, menyebut bahwa iklim investasi saat ini justru semakin inklusif dengan perluasan usaha hingga ke daerah. “Kalau kita lihat, lapangan kerja semakin banyak terbuka, akses UMKM diperluas lewat koperasi maupun digitalisasi, dan pemerintah memberikan banyak fasilitas. Jadi tidak relevan mengaitkan unjuk rasa dengan isu ketimpangan ekstrim,” jelas Arsjad.

Dari sisi politik, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai bahwa framing soal ketimpangan hanyalah narasi yang dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. “Hasil survei kami menunjukkan keresahan publik tidak dominan pada isu ketimpangan. Justru isu-isu politik dan mobilisasi kelompok lebih memengaruhi munculnya aksi. Jadi publik perlu kritis membedakan fakta dengan propaganda,” tegasnya.

Pemerintah sendiri terus menunjukkan komitmen dalam pemerataan pembangunan. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa strategi besar seperti Food Estate, 3 Juta Rumah, dan Koperasi Desa Merah Putih adalah upaya konkret untuk memperkuat ekonomi rakyat. “Faktanya indikator sosial ekonomi justru membaik, dan pemerataan menjadi agenda utama. Jadi tudingan unjuk rasa dipicu ketimpangan ekstrim jelas tidak berdasar,” ungkapnya.

Selain itu, sejumlah program strategis pemerintah seperti pembangunan infrastruktur di luar Jawa, hilirisasi industri, hingga pengembangan energi baru terbarukan juga diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Hal ini memperlihatkan bahwa narasi tentang ketimpangan ekstrim tidak sejalan dengan realitas kebijakan yang ada.

Tokoh masyarakat juga turut mengingatkan agar publik tidak mudah terprovokasi. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyebut bahwa aksi unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi, tetapi narasi provokatif yang mengaitkannya dengan ketimpangan ekstrim perlu disikapi dengan hati-hati. “Kita harus menilai dengan objektif. Pemerintah tetap hadir untuk rakyat, dan jangan sampai kita terjebak oleh framing yang menyesatkan,” ujarnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa klaim ketimpangan ekstrim sebagai pemicu unjuk rasa tidak memiliki dasar yang kuat. Aksi-aksi tersebut lebih tepat dipahami sebagai dinamika demokrasi yang wajar, dengan muatan politik yang kental. Publik perlu bersikap kritis, agar tidak terpengaruh oleh narasi yang sengaja digulirkan untuk menciptakan kegaduhan. Dengan begitu, demokrasi tetap terjaga sehat, aspirasi rakyat tersalurkan, namun stabilitas sosial dan ekonomi nasional tetap kokoh.