Presiden Prabowo Turun Tangan: Pagar Laut Ilegal Dicabut, Nelayan Kembali Berdaya

Pemerintah menunjukkan respons cepat dan tegas dalam menangani polemik pagar laut ilegal yang ditemukan di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pencabutan pagar laut tersebut untuk mengakhiri keresahan masyarakat, khususnya nelayan yang terkena dampak langsung dari keberadaan struktur sepanjang 30,16 kilometer itu.

Presiden Prabowo Perintahkan Pencabutan dan Investigasi
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan pencabutan pagar laut tersebut. Selain itu, Presiden juga memerintahkan penyegelan sementara dan penyelidikan menyeluruh terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut itu.

"Beliau perintahkan untuk dicabutkan," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Januari 2025. Ia menambahkan, langkah ini diambil karena pagar laut tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas nelayan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan ekologi.

Langkah Konkret Pemerintah
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bersama instansi terkait seperti TNI AL, Polri, dan Bakamla, segera bergerak untuk menyegel pagar laut yang telah menutup akses nelayan dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut. Menteri Kelautan dan Perikanan menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan mata pencaharian masyarakat pesisir.

"Kami akan memastikan bahwa setiap struktur yang berdiri di perairan harus memiliki izin resmi dan tidak merugikan pihak lain," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP.

Program Alternatif untuk Mitigasi Abrasi
Menyusul klaim bahwa pagar tersebut dibangun sebagai mitigasi abrasi dan tsunami, pemerintah telah merancang program rehabilitasi mangrove dan pembangunan pemecah gelombang di kawasan pesisir sebagai solusi alternatif yang lebih berkelanjutan.

Program ini tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga melibatkan masyarakat pesisir dalam pelaksanaannya. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pendekatan inklusif dalam mengelola masalah lingkungan di wilayah pesisir.

Fokus pada Penegakan Hukum dan Keberlanjutan
Presiden Prabowo juga mendorong agar penyelidikan terhadap pihak yang terlibat dalam pembangunan pagar laut ilegal ini dilakukan secara transparan dan tegas. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia.

"Kami tidak hanya berfokus pada tindakan reaktif, tetapi juga pada pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi di masa depan," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dampak Positif Bagi Nelayan
Langkah pemerintah ini disambut baik oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Tangerang. Salah seorang nelayan, Rahmat, menyampaikan rasa syukur atas perhatian pemerintah terhadap keluhan mereka.

"Pagar itu membuat kami kesulitan melaut. Kami sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang langsung bertindak," ujarnya.

Dengan langkah cepat dan terkoordinasi ini, pemerintah sekali lagi membuktikan komitmennya untuk melindungi hak-hak masyarakat, menjaga ekosistem laut, dan memastikan perairan Indonesia dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.