Pemerintah Tegaskan Perang Total Berantas Judi Online, Tokoh dan Pakar Beri Dukungan

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dan tanpa kompromi dalam memberantas praktik judi online (judol) yang kian meresahkan masyarakat. Penangkapan sejumlah oknum di kementerian yang terbukti terlibat menjadi bukti nyata komitmen pemerintah membersihkan institusi negara dari praktik ilegal tersebut. Presiden Prabowo menegaskan, tidak boleh ada perlindungan terhadap pelaku, sekecil apapun keterlibatannya, termasuk jika melibatkan aparat atau pejabat publik.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna, Presiden memerintahkan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk menindak tegas pelaku judi online. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, langsung membentuk Tim Kerja Penanganan Judi Online yang bekerja sama dengan penyedia sistem elektronik dan media, guna memaksimalkan pemblokiran konten negatif. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan aktivitas judi online, mengingat dampaknya yang merusak kehidupan keluarga, ekonomi, dan sosial, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain penindakan di ranah digital, pemerintah juga fokus pada pencegahan. Edukasi publik mengenai bahaya judi online digencarkan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, sekolah, dan forum masyarakat. Pemerintah berharap, kesadaran kolektif dapat menjadi benteng pertahanan pertama sebelum warga terjebak dalam jerat judi online.

Langkah strategis lainnya adalah penelusuran aliran dana judi online secara menyeluruh. Presiden Prabowo menginstruksikan agar aparat penegak hukum bekerja sama dengan pihak internasional untuk membongkar jaringan lintas negara. Menurutnya, pemberantasan judi online harus menyasar sumber pendanaan dan aktor di balik layar, bukan hanya pemain kecil di lapangan.

Pakar Hukum Siber Universitas Indonesia, Intan Pratama, mengapresiasi ketegasan pemerintah. “Penangkapan oknum kementerian menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan ini serius membersihkan praktik ilegal dari tubuh birokrasi. Langkah ini akan menambah kepercayaan publik bahwa negara hadir untuk melindungi rakyatnya,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Konsumen Digital Indonesia (LKDI), Abdu Kholik, M.Si. Ia menilai gerak cepat pemerintah merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat. “Judi online menghancurkan ekonomi keluarga dan menciptakan masalah sosial berlapis. Tindakan tegas Presiden Prabowo patut diapresiasi sebagai komitmen melindungi generasi bangsa,” ucapnya. Proses hukum yang transparan dan terbuka akan menghilangkan keraguan publik serta memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.

Dengan kombinasi penegakan hukum yang masif, pemblokiran konten, pelacakan aliran dana lintas batas, serta edukasi publik, pemerintahan Prabowo diyakini mampu menekan praktik judi online secara signifikan. Konsistensi dan transparansi akan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik, sekaligus memastikan bahwa Indonesia terbebas dari ancaman kejahatan digital yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat.