Tunjangan Rumah DPR dan Dasar Hukumnya

Isu tunjangan rumah bagi anggota DPR periode 2024–2029 ramai dibicarakan publik, terutama karena nilainya disebut mencapai Rp50 juta per bulan. Namun perlu ditegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah fasilitas baru apalagi tambahan, melainkan pengganti fasilitas lama berupa Rumah Jabatan Anggota (RJA) yang sudah tidak lagi diberikan. Keputusan ini ditegaskan melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024 tertanggal 25 September 2024, yang merupakan hasil rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan Setjen DPR sehari sebelumnya. Dalam surat itu terdapat tiga keputusan penting: anggota DPR periode 2024–2029 berhak atas tunjangan perumahan dan tidak lagi memperoleh fasilitas RJA, tunjangan mulai diberikan sejak pelantikan, dan anggota DPR periode sebelumnya diwajibkan mengembalikan rumah jabatan beserta inventarisnya paling lambat 30 September 2024.

Dengan dasar hukum yang jelas, pemberian tunjangan rumah ini memastikan bahwa hak anggota DPR atas fasilitas tempat tinggal tetap terpenuhi, namun dalam bentuk tunjangan, bukan lagi rumah dinas. Skema ini menjadi bentuk penyesuaian kebijakan agar fasilitas negara dikelola secara lebih teratur dan sesuai aturan. Penting pula ditegaskan bahwa anggota DPR tidak menerima fasilitas ganda. Mereka tidak lagi tinggal di rumah jabatan, melainkan mendapatkan tunjangan yang sudah diperhitungkan secara resmi.

Tunjangan ini juga diberikan dengan mempertimbangkan jumlah anggota DPR yang besar, yakni 580 orang dari 38 provinsi, sehingga diperlukan sistem yang lebih sederhana dan terukur. Dengan mekanisme tunjangan, setiap anggota memiliki keleluasaan untuk mengatur kebutuhan tempat tinggalnya masing-masing setelah pelantikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan semata soal angka, melainkan soal penataan ulang fasilitas dengan payung hukum yang jelas.

Selain itu, kebijakan mengganti RJA dengan tunjangan juga berkaitan dengan kondisi rumah jabatan yang sudah lama dinilai tidak layak huni. Alih-alih terus mempertahankan fasilitas lama yang bermasalah, DPR memilih memberikan hak anggota dalam bentuk tunjangan. Dengan demikian, kebutuhan hunian tetap terjamin, sementara negara tidak lagi mempertahankan fasilitas yang sudah tidak sesuai standar.

Perlu dipahami bahwa kebijakan ini tidak terlepas dari kewajiban negara untuk mendukung kelancaran tugas para wakil rakyat. Anggota DPR datang dari berbagai daerah di Indonesia, dan selama masa jabatan mereka akan banyak bekerja di ibu kota. Adalah wajar bila mereka difasilitasi tempat tinggal, namun mekanisme pemberiannya kini berubah menjadi tunjangan. Hal ini bukanlah bentuk pemborosan, melainkan konsekuensi dari tidak lagi digunakannya rumah jabatan sebagai fasilitas.

Publikasi resmi surat keputusan ini juga menunjukkan adanya keterbukaan. Keputusan tidak dibuat secara diam-diam, tetapi melalui mekanisme resmi dan dituangkan dalam dokumen tertulis yang dapat diakses publik. Transparansi inilah yang penting untuk dipahami, bahwa tunjangan rumah DPR bukanlah kebijakan yang muncul tanpa dasar, melainkan bagian dari tata kelola fasilitas negara yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, pemberian tunjangan rumah bagi anggota DPR periode 2024–2029 sebaiknya dipahami dalam konteks hukum dan tata kelola, bukan sekadar nominal angka yang menimbulkan perdebatan. Kebijakan ini hadir karena rumah jabatan sudah tidak lagi diberikan, dasar hukumnya jelas, dan mekanismenya berlaku bagi seluruh anggota DPR tanpa kecuali. Dengan begitu, kebijakan ini menjadi bentuk penataan fasilitas yang sah, transparan, dan terukur, sehingga tetap menjaga akuntabilitas lembaga perwakilan rakyat di mata publik.