Demokrasi Sejati Lahir dari Kedamaian

Aksi demonstrasi adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Rakyat memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi, termasuk di depan gedung DPR RI. Hak ini adalah napas dari demokrasi, sebab tanpa kritik, kebijakan berisiko kehilangan arah. Namun kebebasan itu harus dijalankan dengan cara yang bermartabat dan tertib. Ketika demonstrasi berubah menjadi anarkis dengan lemparan batu, pembakaran fasilitas, hingga bentrokan fisik, maka pesan perjuangan yang seharusnya kuat justru tenggelam oleh tindakan destruktif.

Peristiwa pada 28 Agustus lalu menjadi pengingat penting. Aksi yang dimulai dengan semangat menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan elit, akhirnya diwarnai kericuhan yang membahayakan banyak pihak. Aparat bentrok dengan massa, fasilitas umum rusak, hingga masyarakat sekitar ikut terganggu. Demokrasi yang mestinya menjadi panggung dialog, berubah menjadi arena peperangan yang meninggalkan luka dan trauma. Bagi masyarakat umum yang tidak ikut aksi, pemandangan ini hanya menambah rasa cemas, bahkan menumbuhkan antipati terhadap perjuangan yang semula ingin mereka dukung.

Meski diwarnai tragedi, ada langkah penting yang patut dicatat. Polri secara terbuka menyatakan tanggung jawab atas insiden yang terjadi, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turun langsung menemui keluarga korban. Ia menyampaikan belasungkawa serta menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan transparan. Tindakan ini bukan bentuk pembelaan, melainkan kewajiban negara untuk hadir dalam duka rakyat. Sebuah sinyal bahwa kesalahan tidak akan disembunyikan, melainkan ditangani dengan keadilan.

Namun ke depan, pelajaran ini harus dipegang bersama. Aparat dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, sehingga aksi tidak berubah menjadi bentrokan. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut lebih dewasa, tidak membiarkan aksi damai dibajak oleh provokasi. Aspirasi yang disampaikan dengan cara damai akan lebih mudah diterima dan lebih sulit diabaikan, dibandingkan dengan suara yang hilang di balik kerusuhan.

Kericuhan hanya membawa kerugian. Bangunan yang rusak bisa diperbaiki, tetapi luka sosial dan hilangnya rasa percaya jauh lebih sulit dipulihkan. Karena itu, semua pihak perlu menyadari bahwa menjaga ketertiban bukan hanya tugas aparat, melainkan juga tanggung jawab peserta aksi. Rakyat, mahasiswa, buruh, hingga komunitas sipil punya peran penting untuk menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia bisa matang tanpa harus merusak atau menyakiti.

Kita semua bertanggung jawab menjaga demokrasi. Bukan dengan anarkisme, bukan dengan emosi yang meluap, melainkan dengan dialog, kedewasaan, dan sikap saling menghormati. Suara rakyat yang disampaikan dengan damai akan lebih didengar, lebih kuat, dan lebih bermartabat. Dari jalan damai itulah bangsa ini bisa memperbaiki diri, menumbuhkan keadilan, dan melangkah menuju persatuan yang lebih kokoh.