Heboh Dana Daerah Dipangkas - Tapi Siapa yang Sebenarnya Boros?

Belakangan media sosial ramai dengan tudingan bahwa pemerintah “balik ke gaya Orde Baru” gara-gara memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga ratusan triliun. Ada yang teriak soal sentralisasi kekuasaan, ada juga yang menuduh pemerintah tega membuat daerah kelaparan anggaran.

Tapi sebelum ikut marah, coba tarik napas dulu — benarkah pemerintah pusat sedang zalim? Atau kita yang kurang jujur melihat kondisi sebenarnya?

📉 Fakta yang Sering Diabaikan

Realitanya, APBN 2026 sedang dihadapkan pada tekanan besar. Utang global naik, harga komoditas fluktuatif, dan beban subsidi energi makin berat. Pemerintah harus menyeimbangkan antara stabilitas fiskal nasional dan kemandirian daerah. Pemangkasan TKD bukan karena pusat ingin menguasai daerah — tapi karena belanja negara harus disusun ulang agar tetap sehat.

Sebagian besar TKD selama ini tidak terserap optimal.

Laporan BPK menunjukkan banyak daerah yang menumpuk Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tiap tahun. Artinya, uangnya ada — tapi tak dipakai dengan efisien. Jadi, bukannya “uang daerah dipotong semena-mena”, tapi alokasinya disesuaikan dengan kapasitas serapan dan prioritas nasional.

💡 Kebijakan Ini Justru Uji Kedewasaan Daerah

Pemerintah pusat sedang mengajak daerah untuk lebih mandiri. Bukan hanya bergantung pada transfer, tapi juga menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki tata kelola fiskal. Kalau setiap daerah bisa lebih efisien dan inovatif, pemangkasan ini justru jadi momentum untuk mengubah pola pikir: dari “daerah penerima” menjadi “daerah penggerak.”

Dan soal kekhawatiran gaji ASN dan PPPK?

Tenang saja. Pemerintah tetap memprioritaskan kebutuhan dasar, termasuk gaji dan pelayanan publik. Yang dikaji ulang adalah program-program yang tidak produktif — proyek mercusuar, perjalanan dinas yang boros, dan tumpang tindih anggaran antar instansi.

Kita Semua Harus Jujur

Mari jujur — banyak daerah yang selama ini nyaman menerima transfer besar tapi tidak efisien menggunakannya. Pemerintah pusat dipaksa memilih antara stabilitas ekonomi nasional atau popularitas politik. Dan mereka memilih yang pertama. Keputusan yang tidak populer, ya. Tapi justru di situlah keberaniannya.

Ini Bukan Gaya Orde Baru, Ini Gaya Bertahan di Era Krisis

Jadi, kalau ada yang bilang pemangkasan dana daerah ini tanda Indonesia balik ke gaya Orde Baru — itu keliru besar. Yang terjadi justru kebijakan fiskal realistis: memotong yang boros, mempertahankan yang penting. Dalam situasi ekonomi global yang tak pasti, pemerintah sedang menjaga agar kapal besar bernama Indonesia tidak oleng.

Kritik boleh, tapi jangan buta arah.

Karena kadang, keputusan yang paling tidak populer — adalah yang paling bertanggung jawab.